Pejabat Filipina Bantah Koordinasi Penangkapan Rodrigo Duterte dengan ICC

Mantan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte

INDOZONE.ID - Para senator Filipina pada Kamis (20/3/2025) mempertanyakan pejabat pemerintah mengenai keputusan menyerahkan mantan Presiden Rodrigo Duterte ke Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) pekan lalu.

Menteri Kehakiman Filipina, Jesus Remulla, dengan tegas membantah adanya koordinasi sebelumnya terkait penangkapan tersebut.

Filipina bantah koordinasi ICC dan menegaskan bahwa keputusan tersebut murni berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.

Baca Juga: Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte Hadiri Sidang Perdana di ICC Melalui Video

Penangkapan Duterte ICC terjadi pada 11 Maret, di mana mantan presiden itu langsung diterbangkan ke ICC di Belanda pada hari yang sama untuk menghadapi dakwaan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait perang narkoba yang menyebabkan ribuan korban jiwa.

Kasus Duterte ICC ini telah menjadi perdebatan sengit di tingkat nasional, dengan banyak pihak mempertanyakan bagaimana proses hukum berlangsung.

Dalam sidang yang digelar Kamis (20/3/2025), Remulla menegaskan bahwa pemerintah Filipina tidak memiliki komunikasi dengan ICC sebelum menerima surat perintah penangkapan dari Interpol.

"Hingga saat ini, kami sama sekali tidak berkomunikasi dengan ICC, baik secara resmi maupun tidak resmi," ujar Remulla dalam sidang yang dipimpin oleh Senator Imee Marcos, yang dikenal dekat dengan Wakil Presiden Sara Duterte, putri dari mantan presiden yang ditahan tersebut.

Namun, Senator Marcos, yang juga saudara Presiden Ferdinand Marcos Jr., menyoroti pernyataan dalam surat dari Interpol yang menunjukkan adanya koordinasi lebih dalam.

"Surat ini dikirim setelah adanya konsultasi sebelumnya dengan pemerintah Filipina, yang telah setuju untuk memenuhi permintaan penangkapan ini," demikian isi dokumen tertanggal 10 Maret.

Menanggapi hal tersebut, Remulla menyebut bahwa bahasa dalam surat tersebut hanyalah "format standar" dan tidak secara khusus merujuk pada penangkapan Duterte ICC.

"Ketika disebutkan bahwa mereka telah berkoordinasi dengan pemerintah Filipina, saya sendiri bertanya-tanya dengan siapa mereka berbicara, karena bukan dengan kami," tegasnya.

Sebelumnya, pemerintah Filipina secara konsisten menolak bekerja sama dengan penyelidik ICC, dengan alasan bahwa mereka tidak memiliki yurisdiksi setelah Rodrigo Duterte menarik Filipina dari ICC pada 2019.