10 Tahun Presiden Joko Widodo: Pertumbuhan Ekonomi Stabil, Kemiskinan Menurun

Secara keseluruhan, stabilitas ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi merupakan pencapaian yang patut diapresiasi, mengingat tantangan global yang dihadapi selama dua periode kepemimpinannya. Dengan pertumbuhan ekonomi yang terus berada di level 5%, Indonesia telah menunjukkan bahwa negara ini memiliki fondasi ekonomi yang kuat serta mampu beradaptasi dengan perubahan global yang cepat. Ini juga memberikan keyakinan bahwa Indonesia berada di jalur yang tepat menuju visi Indonesia Emas 2045, di mana negara ini diharapkan akan menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia.

Pemerataan Pembangunan

Salah satu pencapaian paling menonjol dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah upayanya dalam memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, pembangunan infrastruktur tidak hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa, tetapi juga merata ke berbagai daerah dari Sabang hingga Merauke. Kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen Jokowi untuk mengatasi ketimpangan pembangunan antara wilayah barat dan timur Indonesia, serta mengurangi kesenjangan ekonomi yang sudah berlangsung lama.

Pembangunan infrastruktur yang merata ini tidak hanya bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah tertinggal, tetapi juga sebagai strategi utama dalam mencapai visi jangka panjang Indonesia Emas 2045. Visi ini menargetkan Indonesia menjadi negara yang berdaulat, maju, adil, dan makmur pada saat memasuki usia kemerdekaan yang ke-100. Langkah ini diharapkan mampu mendorong peningkatan daya saing nasional, memperkuat ekonomi lokal, dan menciptakan konektivitas yang lebih baik antarwilayah di seluruh Indonesia.

Menurut laporan terbaru Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun 2024, sejak 2015 hingga 2023, pemerintah telah membangun sepanjang 5.823 km jalan nasional di berbagai wilayah Indonesia. Infrastruktur lain yang juga menjadi perhatian utama adalah pembangunan 25.817 meter flyover dan underpass untuk mengatasi kemacetan di perkotaan serta memperlancar arus lalu lintas. Selain itu, telah dibangun 583 unit jembatan gantung yang menjadi jalur penghubung vital bagi masyarakat di daerah terpencil, serta 1,9 juta meter jembatan desa yang memperlancar mobilitas di pedesaan.

Pemerintah juga berhasil membangun 366.000 km jalan desa yang memperkuat aksesibilitas antar wilayah pedesaan, mendukung aktivitas ekonomi masyarakat lokal, dan meningkatkan kualitas hidup warga di daerah yang sebelumnya terisolasi. Di sektor jalan tol, sekitar 2.700 km jalan tol baru telah diresmikan selama periode tersebut, memungkinkan arus barang dan jasa yang lebih cepat dan efisien.

Selain infrastruktur darat, pemerintah juga membangun 43 bendungan baru untuk mendukung ketahanan pangan dan air, serta mengembangkan 1,1 juta hektare jaringan irigasi untuk memperkuat sektor pertanian. Di sektor transportasi udara, pemerintahan Jokowi berhasil membangun 27 bandara baru di berbagai daerah, yang menjadi pintu gerbang bagi wilayah terpencil dan meningkatkan aksesibilitas ke berbagai destinasi wisata dan perdagangan.

Pemerataan pembangunan ini mencakup proyek-proyek besar yang tersebar di seluruh Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 2024, pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN). Untuk wilayah Sumatera, pemerintah menggelontorkan Rp646,31 triliun guna mendanai 42 proyek strategis, termasuk pengembangan infrastruktur jalan, pelabuhan, dan bandara. Sementara itu, di Pulau Jawa, anggaran yang digelontorkan jauh lebih besar, yakni mencapai Rp1.494,74 triliun untuk 86 proyek, yang mencakup pembangunan jalan tol, pengembangan kawasan industri, dan fasilitas umum lainnya.

Di Kalimantan, yang tengah berkembang sebagai pusat ekonomi baru seiring dengan rencana pemindahan ibu kota negara ke wilayah tersebut, pemerintah mengucurkan anggaran sebesar Rp224,5 triliun untuk 14 proyek strategis. Investasi ini meliputi pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan raya, pelabuhan, serta jaringan air dan listrik yang akan mendukung pengembangan ibu kota baru dan kawasan industri.

Presiden Jokowi hari ini meresmikan Hotel Swissotel Nusantara dan melakukan peletakan batu pertama Nusantara Mall Duty Free di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Wilayah Sulawesi juga tidak ketinggalan mendapat perhatian serius, dengan anggaran sebesar Rp1.233,76 triliun untuk mendanai 31 proyek strategis di wilayah tersebut. Proyek-proyek ini termasuk pembangunan pelabuhan, bendungan, serta kawasan ekonomi khusus yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memperkuat konektivitas di kawasan timur Indonesia.

Bali dan Nusa Tenggara, sebagai kawasan wisata internasional yang terus berkembang, mendapatkan alokasi sebesar Rp45 triliun untuk proyek infrastruktur yang mendukung pariwisata dan kesejahteraan masyarakat lokal. Sedangkan untuk wilayah Maluku dan Papua, yang merupakan wilayah terluar dan paling sulit diakses, pemerintah mengucurkan anggaran sebesar Rp945,16 triliun. Dana ini digunakan untuk membangun infrastruktur dasar yang vital, seperti jalan, jembatan, bandara, dan fasilitas kesehatan serta pendidikan, guna memperbaiki kualitas hidup masyarakat setempat dan membuka akses yang lebih luas ke pasar nasional maupun internasional.

Baca Juga: Nusantara Warehouse Park di IKN Jadi Terobosan Baru untuk Pertumbuhan Ekonomi

Pemerataan pembangunan selama dua periode pemerintahan Jokowi ini tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga mencakup upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di seluruh wilayah. Program-program pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial yang dijalankan secara bersamaan dengan pembangunan fisik, diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang lebih produktif dan sejahtera, yang pada gilirannya akan mendukung percepatan pembangunan nasional secara menyeluruh.

Penurunan Tingkat Kemiskinan

Seiring dengan pemerataan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, tingkat kemiskinan di Indonesia menunjukkan tren yang positif dengan penurunan yang konsisten selama beberapa tahun terakhir. Pembangunan infrastruktur, program perlindungan sosial, serta berbagai kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama di daerah-daerah terpencil dan tertinggal, menjadi faktor kunci yang mendorong berkurangnya

jumlah penduduk miskin. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga Maret 2024, jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat sebanyak 25,22 juta orang, yang merupakan angka terendah dalam satu dekade terakhir.