Sambangi DPRD DIY, MPBI DIY Tolak Relokasi Pedagang Teras Malioboro 2

MPBI DIY menyatakan akan tetap menolak penggusuran Pedagang Kaki Lima (PKL) di Teras Maliboro 2 dari Sumbu Filosofis.

INDOZONE.ID - Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) Daerah Istimewah Yogyakarta (DIY) menyatakan akan tetap menolak penggusuran Pedagang Kaki Lima (PKL) di Teras Malioboro 2 dari Sumbu Filosofis.

Lokasi tersebut telah dijadikan sebagai kawasan sumbu filosofis, sehingga Pemda DIY berencana akan merelokasi para PKL ke tempat yang baru.

Ketua MPBI DIY, Irsad Ade Irawan melakukan audiensi di DPRD DIY, dan meminta agar pemangku kebijakan tidak hanya berpihak kepada Hotel, Mall, dan toko yang bisa bergeleliat di kawasan warisan budaya UNESCO tersebut.

Baca Juga: Pedagang Teras Malioboro 2 Kembali Demo, Singgung 'Mr R' yang Diduga Tanda Tangani Relokasi PKL

Ia menyampaikan, filosofis kawasan Sumbu harus bersifat inklusif dan perlu mengakomodasi kegiatan ekonomi usaha kecil.

“Artinya pedagang kecil dan usaha kecil lainnya diperbolehkan untuk berusaha atau berdagang di sepanjang sumbu filosofi,” katanya melalui keterangan tertulis, Jumat (19/7/2024).

MPBI DIY menyatakan akan tetap menolak penggusuran Pedagang Kaki Lima (PKL) di Teras Maliboro 2 dari Sumbu Filosofis.

Menurutnya, Status Warisan Budaya UNESCO dan Keistimewaan Yogyakarta harus mampu menjamin kepastian kerja dan kepastian kesejahteraan warga DIY.

Dari sisi jaminan sosial, Irsyad menyampaikan menolak KRIS BPJS kesehatan dan meminta perbaikan jaminan kesehatan.

Baca Juga: Dalam Aksi terkait Relokasi Jilid 2, PKL TM2 Respons Pernyataan Sultan Hamengku Buwono X

“Kami meminta agar jaminan kesehatan juga diperhatikan seperti obat-obatan, mekanisme referensi, dan perlunya kerjasama dengan rumah sakit,” katanya.

"Dari sisi ketenagakerjaan, saya juga menolak terkait UU P2SK bab JHT dan Jaminan Pensiun. Kami meminta agar manfaat layanan JHT berupa Perumahan, Pendidikan, dan Pangan,” pintanya.

Dirinya menyampaikan, pekerja yang ada, baik di sektor formal maupun informal agar dimasukkan ke dalam kepesertaan wajib JHT dan Jaminan Pensiun. Dari program bantuan ketenagakerjaan perlu ada jaminan kepada para PKL.