Komisi IV DPR Minta Pemerintah Tindak Tegas Pelaku Beras Oplosan: Sudah Keterlaluan!

Petugas memeriksa merek beras premium saat sidak antisipasi beras oplosan di Pasar Panorama Lembang. (ANTARA FOTO/Abdan Syakura)

INDOZONE.ID - Anggota DPR RI Eko Wahyudi, meminta pemerintah untuk member tindakan tegas pada pelaku yang terkait dengan peredaran beras oplosan. 

Sanksi tegas dinilai penting untuk melindungi petani, menjaga harga di tingkat petani dan menjamin perlindungan konsumen.

“Praktik ini merupakan kejahatan yang harus ditindak tegas, ini sudah keterlaluan karena sudah berlangsung lama, dan memberikan dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat mencapai puluhan triliun rupiah," kata Eko dalam keterangan di Jakarta, Kamis (17/7/2025).

Eko yang merupakan anggota Komisi IV DPR RI yang membidangi urusan di bidang pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, serta kelautan dan perikanan, mengaku memberi perhatian serius terhadap peredaran beras oplosan hasil temuan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Baca juga: Diduga Bukan Cuma Beras Oplosan, Kompolnas: Bisa Jadi Kebutuhan Pokok Lain

Sebab dalam temuan penyimpangan distribusi beras nasional itu, ada sebanyak 212 merek beras yang diduga oplosan dan tidak memenuhi standar kualitas/mutu, serta volume yang ditetapkan pemerintah.

Karena itu, Eko pun Menteri Pertanian agar bertindak tegas atas praktik curang sejumlah oknum produsen besar yang tidak bertanggung jawab tersebut.

Menurut Eko, praktik kecurangan beras ini diduga berlangsung sudah sejak lama dan memberikan kerugian yang ditaksir mencapai Rp99 triliun.

Atas kasus itu, dia mendorong penguatan pengawasan distribusi beras sehingga dapat melindungi konsumen dari praktik oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Kami minta kepada penegak hukum agar secepatnya diusut tuntas para pelaku kecurangan ini, untuk memberikan efek jera, agar tidak ada lagi praktik serupa”, ujar Eko.

Baca juga: Mentan Bakal Tindak Tegas Pelaku Beras Oplosan: Pengusaha Jangan Zalim!

Selain itu, dia juga menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan distribusi beras agar kasus serupa tidak terulang kembali.

Pihaknya juga akan memaksimalkan fungsi kontrol dewan dengan terjun langsung ke lapangan, demi terciptanya pelayanan pemerintah yang maksimal dan menjamin hak-hak masyarakat dapat terlaksana dengan baik sesuai peraturan yang berlaku.