Jejak Langkah NU: Dari Organisasi Keagamaan Hingga ke Ranah Politik

Meski begitu, perubahan ini ternyata tidak berjalan secara mulus, dan perjuangan politik NU di bawah PPP menghadapi tantangan serta keterbatasan, karena ruang lingkupnya yang makin terbatas, tidak sejalan dengan dinamika politik yang berkembang.

Kembali ke Khittah 1926

Keterlibatan NU dalam politik membawa manfaat, namun juga tantangan yang cukup berat. Persaingan politik memicu ambisi kekuasaan di kalangan elite NU, yang terkadang menyebabkan konflik internal dan tekanan dari rezim berkuasa.

Pada Muktamar ke-27 di Situbondo tahun 1984, NU mengambil langkah penting dengan memutuskan kembali pada “Khittah 1926” yang menegaskan NU sebagai organisasi sosial-keagamaan yang tidak berafiliasi dengan partai politik.

Keputusan ini menjadikan NU kembali fokus pada pengembangan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial umat, serta menjaga jarak dari politik praktis.

NU menjadi kekuatan penting dalam upaya menjaga toleransi dan keberagaman di tengah masyarakat yang majemuk, sejalan dengan visi Ahlussunnah wal Jamaah yang inklusif dan moderat.

NU dan Politik di Era Modern

Dalam perjalanan yang lebih baru, meskipun NU secara organisasi tidak terlibat langsung dalam politik, banyak kader NU yang aktif di dunia politik dan bahkan menduduki posisi strategis di pemerintahan.

NU secara konsisten menyatakan bahwa para anggotanya berhak berperan dalam politik sebagai individu, dengan syarat tetap mengedepankan moralitas, keadilan, dan kepentingan umat.

Banner Z Creators Undip.