INDOZONE.ID - Langkah mengejutkan Presiden Yoon Suk Yeol untuk memberlakukan darurat militer pada Selasa (3 Desember) malam menggemparkan negara Korea Selatan.
Kebijakan tersebut menuai protes besar-besaran, baik dari masyarakat maupun parlemen, hingga akhirnya Yoon mencabut deklarasi tersebut hanya dalam waktu beberapa jam.
Keputusan ini menciptakan krisis politik dan memunculkan pertanyaan besar tentang masa depan kepemimpinannya.
Baca Juga: Permintaan Maaf Presiden Korea Selatan Yon Suk-yeol Terhadap Peristiwa Halloween Itaewon
Deklarasi yang Memicu Kekacauan
Deklarasi darurat militer oleh Presiden Yoon adalah yang pertama dalam lebih dari 40 tahun. Dalam pidatonya, ia menyebut ancaman Korea Utara dan elemen "anti-negara" sebagai alasan utama kebijakan tersebut. Namun, tindakan itu segera mendapat penolakan keras dari berbagai pihak.
Partai oposisi utama menuduh Yoon menggunakan dalih keamanan nasional untuk memperkuat kekuasaannya, sementara serikat buruh menyerukan aksi mogok nasional hingga Yoon mengundurkan diri.
Bahkan, beberapa anggota parlemen nekat menerobos penjagaan keamanan demi melaksanakan pemungutan suara untuk menolak darurat militer ini.
Baca Juga: Presiden Korea Selatan akan Menghadiri Pemakaman Ratu Elizabeth II
Reaksi Dalam dan Luar Negeri
Kebijakan darurat militer Yoon juga mengejutkan dunia internasional. Amerika Serikat, sekutu utama Korea Selatan, menyatakan kekhawatirannya atas langkah tersebut.
Washington merasa lega setelah Yoon membatalkan keputusan itu dan menghormati hasil pemungutan suara parlemen.
China, sebagai tetangga dekat dan sekutu Korea Utara, mengeluarkan peringatan kepada warganya di Korea Selatan untuk tetap berhati-hati. Inggris dan negara-negara lain juga mengamati situasi dengan cermat.
Protes dan Tekanan yang Meluas
Protes besar-besaran berlangsung di depan parlemen hingga dini hari, meskipun cuaca sangat dingin. Ribuan demonstran meneriakkan tuntutan agar Yoon segera mundur.
Ketika Yoon akhirnya mengumumkan pencabutan darurat militer, para demonstran bersorak merayakan kemenangan mereka.
“Kebijakan ini merupakan pelanggaran serius terhadap demokrasi, meskipun kemudian dicabut,” kata salah seorang demonstran. Ia menilai tindakan Yoon sebagai langkah yang layak diadili.
Alasan yang Dipertanyakan
Dalam pidato pengumuman darurat militer, Yoon menyebut ancaman Korea Utara dan elemen dalam negeri yang "anti-negara" sebagai penyebab utama.
Namun, banyak pihak meragukan keabsahan alasan tersebut, mengingat tingkat persetujuan terhadap Yoon telah turun drastis menjadi hanya 19 persen.
Selain itu, konflik anggaran dengan parlemen oposisi semakin memanas, memicu spekulasi bahwa Yoon berusaha mengalihkan perhatian dari kegagalannya.
Masa Depan Politik Yoon di Ujung Tanduk
Pencabutan darurat militer memang menghentikan krisis sementara, tetapi dampaknya terhadap masa depan politik Yoon tetap signifikan. Banyak pengamat menilai masyarakat Korea Selatan sulit kembali mempercayai kepemimpinannya.
Bahkan, anggota partai Yoon sendiri menyebut insiden ini sebagai tragedi yang memalukan dan meminta pertanggungjawaban penuh dari pihak-pihak yang terlibat.
Meskipun keputusan Yoon untuk mencabut darurat militer telah berhasil meredakan ketegangan, tetapi tindakan awalnya telah meninggalkan jejak negatif pada demokrasi Korea Selatan.
Di tengah protes yang terus berlanjut dan tekanan dari berbagai pihak, masa depan politik Yoon semakin tidak pasti.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Channelnewsasia.com