Ambil Alih, Prabowo Diyakini Bakal Cabut SK 4 Pulau Aceh ke Sumut

Presiden Prabowo Subianto umumkan gaji hakim naik hingga 280 persen di 2025. (Dok. Humas Setpres)

INDOZONE.ID - Presiden Prabowo Subianto diyakini bakal mencabut SK Kemendagri terkait empat pulau Aceh yang diserahkan ke Sumatera Utara.

Presiden Prabowo diyakini akan lebih mengutamakan keutuhan bangsa terkait polemik 4 pulau tersebut.

"Karena Prabowo tidak mau mengambil resiko disintegrasi bangsa akan terjadi dibawah kepemimpinannya saat ini," kata pengamat politik dari Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, Minggu (15/6/2025).

Menurutnya, potensi disintegrasi ini akan sangat besar jika pemerintah pusat melalui Kemendagri, ngotot mempertahankan SK tersebut. 

"Saya yakin, bagi Presiden ini bukan main-main lagi. Ini sudah berbahaya," ujar Iwan.

Baca juga: Tanggapi Polemik Status Administrasi 4 Pulau Aceh–Sumut, Kemendagri Uraikan Kronologi Lengkap

Adapun SK yang dimaksud adalah SK Kemendagri bernomor  Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, yang ditetapkan pada 25 April 2025.

SK tersebut menyatakan bahwa empat pulau milik Aceh masuk dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Keempat pulau yang dimaksud adalah Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek.

"Harus diingat, Indonesia punya sejarah panjang menghadapi perlawanan dari Gerakan Aceh Merdeka (GAM), dan Gubernurnya saat ini merupakan mantan Panglima GAM," sebut Iwan. 

Dia meyakini, pihak Aceh tidak akan mundur selangkah pun untuk mengakui keputusan Kemendagri itu, apalagi menyerahkannya ke Sumut. 

Iwan mengatakan, saat ini sudah banyak muncul kegaduhan dan polemik efek dari SK tersebut. Bahkan di media sosial, lanjut dia, masyarakat Aceh memaki-maki Gubernur Sumut dengan kata-kata kasar, serta ada konvoi sekelompok masyarakat mengibarkan bendera GAM. 

"Opsi pengelolaan bersama juga tidak masuk dalam logika orang-orang Aceh, karena bagi mereka empat pulau itu adalah hak mereka," kata Iwan. 

Baca juga: Ini Fakta Ladang Ganja Aceh Makin Luas Sejak 2024, 1,8 Ton Ditemukan TNI di Tengah Hutan

Di sisi lain, lanjut dia, Presiden juga harus mengevaluasi Mendagri Tito Karnavian. Begitu juga menteri-menteri lain yang selalu bikin gaduh dengan pernyataan dan kebijakannya, bukannya bikin rakyat senang malah bikin tidak tenang.

"Entah apa yang ada dalam benak Tito Karnavian hingga berani mengeluarkan SK tersebut. Perlu dipertanyakan apa urgensinya, apa motifnya. Makanya dari kemarin saya mengatakan juga jangan-ada motif politik terselubung di balik ini," kata Iwan.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco, menyatakan Presiden Prabowo akan mengambil alih polemik perpindahan empat pulau Aceh ke Sumatera Utara.

Dasco juga mengatakan, Prabowo akan menetapkan keputusan soal kepemilikan empat pulau tersebut pada pekan depan.