Deklarasi darurat militer oleh Presiden Yoon mengejutkan rakyat Korea Selatan dan membawa negara ini ke dalam krisis politik yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Surat perintah penangkapan ini menjadi yang pertama kalinya dalam sejarah Korea Selatan diterbitkan untuk seorang presiden yang sedang menjabat.
Tim hukum Yoon menilai upaya penangkapan ini tidak sah dan hanya bertujuan mempermalukan presiden di depan publik.
Sementara itu, Mahkamah Konstitusi sedang mempertimbangkan keputusan parlemen untuk memakzulkan Yoon secara permanen.
Di tengah upaya penangkapan ini, masyarakat terpecah antara pendukung dan pihak yang mendukung langkah hukum.
Jang Kyoung-sun, seorang pendukung Yoon yang datang dari Provinsi Gangwon, menyatakan kekecewaannya.
"Jika presiden ditangkap, hati saya akan hancur. Dia melakukan ini demi negara dan rakyat," ujarnya.
Namun, ada juga yang mendukung penangkapan tersebut, seperti Cho Sun-ah, warga berusia 51 tahun.
"Pemimpin pemberontakan tidak seharusnya bersembunyi meskipun telah ada surat perintah penangkapan. Hukum harus berlaku sama untuk semua orang, termasuk presiden," katanya.
Tim gabungan yang terdiri dari Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) dan kepolisian telah mendapatkan surat perintah baru pada 7 Januari lalu.
Tim ini terus berkoordinasi dengan pihak keamanan pribadi Yoon untuk memastikan eksekusi berjalan sesuai rencana.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Channelnewsasia.com