Prancis Larang TikTok dan Kirim Pasukan ke Kaledonia Baru karena Isu Kemerdekaan

Prancis Larang TikTok dan Kirim Pasukan ke Kaledonia Baru karena Isu Kemerdekaan

INDOZONE.ID - Pada Kamis, 16 Mei 2024, Pemerintah Prancis mengambil langkah drastis dengan melarang penggunaan aplikasi TikTok di tengah keadaan darurat yang terjadi di Kaledonia Baru.

Langkah ini dianggap sebagai upaya untuk menutupi situasi yang memanas di wilayah yang terisolasi di kawasan Pasifik tersebut. 

Keputusan ini diambil setelah serangkaian kerusuhan yang berlangsung selama dua malam berturut-turut, yang mengakibatkan empat orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka.

Keadaan Darurat di Kaledonia Baru

Kaledonia Baru, sebuah wilayah seberang laut Prancis di Pasifik Selatan, telah lama menjadi pusat ketegangan antara penduduk asli Kanak yang mendukung kemerdekaan, dan komunitas keturunan Eropa yang mendukung tetap berada di bawah kekuasaan Prancis.

Ketegangan ini mencapai puncaknya baru-baru ini, dengan protes dan kerusuhan yang meluas di berbagai bagian wilayah tersebut.

Baca Juga: Dampak Revisi UU Penyiaran: Konten Kreator YouTube dan TikTok Wajib Verifikasi Konten ke KPI

Selama dua malam kerusuhan, berbagai fasilitas umum dan properti pribadi dirusak. Keadaan menjadi semakin tidak terkendali ketika bentrokan antara demonstran dan pasukan keamanan menyebabkan korban jiwa.

Pemerintah Prancis merespons dengan cepat dengan mengirim pasukan tambahan untuk menjaga pelabuhan dan bandara internasional, guna mencegah kerusuhan meluas dan menjaga stabilitas di wilayah tersebut.

Pelarangan Penggunaan TikTok

Prancis Larang TikTok dan Kirim Pasukan ke Kaledonia Baru karena Isu Kemerdekaan

Sebagai bagian dari upaya untuk mengendalikan situasi, Prancis menetapkan larangan penggunaan aplikasi TikTok di Kaledonia Baru.

Langkah ini diduga diambil untuk mencegah penyebaran informasi yang tidak terkontrol dan untuk menghambat koordinasi antara demonstran melalui platform media sosial populer tersebut.

Banyak yang melihat langkah ini sebagai bentuk sensor yang bertujuan untuk menutupi apa yang sebenarnya terjadi di lapangan.

Tanggapan Presiden Emmanuel Macron

Presiden Prancis, Emmanuel Macron, dalam pernyataannya menawarkan untuk mengadakan pembicaraan dengan anggota parlemen Kaledonia Baru.