AS Keberatan QRIS, Bank Indonesia Tanggapi dengan Santai

Ilustrasi pembayaran menggunakan QRIS.

INDOZONE.ID - Amerika Serikat (AS) merasa keberatan soal penggunaan sistem pembayaran digital Indonesia, khususnya QRIS. Tapi Bank Indonesia menanggapi dengan santai.

Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti, menegaskan bahwa Indonesia terbuka untuk kerja sama dengan negara mana pun, termasuk AS, selama kedua pihak sama-sama siap.

“Kalau Amerika siap, kita (Indonesia) siap, kenapa tidak (untuk kerja sama)?” ujar Destry dilansir dari Antara, Senin (21/4/2025).

QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard menjadi salah satu sorotan dalam laporan Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR).

Baca Juga: QRIS dan E-Money Bebas PPN 12 Persen, Ini Penjelasannya

Mereka menilai proses penyusunan kebijakan sistem QR di Indonesia kurang melibatkan pemangku kepentingan internasional.

“Perusahaan-perusahaan AS, termasuk penyedia pembayaran dan bank, mencatat kekhawatiran bahwa para pemangku kepentingan internasional tidak diberi tahu tentang sifat perubahan potensial atau diberi kesempatan untuk menjelaskan pandangan mereka,” tulis USTR dalam dokumen resminya.

Tapi menurut Destry, sejauh ini Indonesia tidak pernah mempersulit masuknya perusahaan pembayaran asing.

Baca Juga: QRIS dan E-Money Bebas PPN 12 Persen, Airlangga Hartarto Tegaskan Fakta Penting!

Ia bahkan menyebut layanan dari perusahaan AS seperti Visa dan Mastercard masih mendominasi transaksi kartu kredit di dalam negeri.

“Sampai sekarang kartu kredit yang selalu direbutin Visa dan Mastercard kan masih juga dominan. Jadi itu tidak ada masalah sebenarnya,” jelasnya.

Selain QRIS, USTR juga menyoroti beberapa aturan lain yang dianggap menjadi hambatan perdagangan.

Salah satunya adalah implementasi Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) lewat Peraturan BI No. 19/08/2017.