Pemerintah Sediakan 1.000 Unit Rumah Subsidi untuk Wartawan, Bentuk Dukungan dan Apresiasi

BPS bersama Komdigi dan PKP dalam penyerahan 100 kunci awal untuk program rumah subsidi wartawan.

INDOZONE.ID - Pemerintah telah menyediakan program rumah subsidi yang terjangkau dan layak huni untuk wartawan Indonesia. 

Program ini bertujuan untuk membentuk sinergi lintas sektor guna memastikan kesejahteraan hidup wartawan, terutama dalam akses terhadap hunian yang manusiawi dan terjangkau. 

Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) yang memprakasai program ini mengharapkan dapat memberi kesejahteraan bagi kelangsungan hidup wartawan di Indonesia.

Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), Maruara Sirait, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan perhatian penuh terhadap profesi wartawan agar turut dilibatkan dalam penerimaan program rumah subsidi.

Hal ini pun diharapkan dapat terus mendukung kerja-kerja demokrasi sebagai pilar keempat, serta dapat menjadi jembatan antara pemerintah dengan rakyat untuk ke depannya.

Baca Juga: Seorang Wartawan Ditemukan Tewas di Hotel Jakbar, Polisi Lakukan Pendalaman

Selain digagas oleh Kementerian PKP, program rumah subsidi untuk wartawan ini juga melibatkan beberapa lembaga lainnya, seperti Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), serta Badan Pusat Statistik (BPS).

Kolaborasi lintas kementerian ini menjadi simbol nyata bahwa pemerintah menghargai profesi jurnalis sebagai bagian penting dalam pembangunan bangsa, bukan hanya sekedar program bantuan perumahan.

Maruarar Sirait juga menyebut akan melakukan tahap awal sebagai bentuk diresmikannya program ini, dengan menyerahkan 100 kunci rumah yang diserahkan kepada wartawan terpilih pada Selasa, 6 Mei 2025 mendatang.

Nantinya, proses seleksi untuk wartawan yang hendak mengikuti program rumah subsidi ini akan dilakukan secara transparans, dengan melibatkan langsung Dewan Pers dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

“Kami menyadari tantangan dalam menentukan prioritas penerima, karena pasti akan ada lebih banyak permintaan dari pada unit yang tersedia. Maka kami ingin pastikan seleksi dilakukan secara objektif dan tepat sasaran,” ucap Maruar Sirait dalam Konferensi Pers Dukungan Perumahan Subsidi untuk Wartawan di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Pusat, Selasa (08/04/2025).

Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) bersama Menteri PKP Maruarar Sirait dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, menjadi langkah awal konkret dalam pelaksanaan program yang dirancang oleh lintas kementerian dan lembaga.