INDOZONE.ID - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, akan menandatangani perintah eksekutif pada Kamis (20 Maret) untuk menutup Departemen Pendidikan AS, sesuai dengan janji kampanyenya. Informasi ini dikonfirmasi oleh Gedung Putih pada Rabu, 19 Maret 2025.
Namun, langkah ini telah menuai tantangan hukum. Sejumlah jaksa agung dari Partai Demokrat telah mengajukan gugatan pekan lalu untuk menghentikan rencana pembubaran Departemen Pendidikan AS dan mencegah pemecatan hampir setengah dari pegawainya.
Perintah eksekutif Trump dalam kebijakan pendidikan ini menginstruksikan Menteri Pendidikan, Linda McMahon, untuk mengambil semua langkah yang diperlukan guna menutup Departemen Pendidikan AS dan mengembalikan kewenangan pendidikan kepada negara bagian.
Di saat yang sama, McMahon diminta memastikan agar layanan, program, dan manfaat pendidikan tetap berjalan dengan efektif tanpa gangguan.
Selain itu, kebijakan pendidikan Trump juga menetapkan bahwa dana sisa yang masih dikelola oleh Departemen Pendidikan tidak boleh digunakan untuk mendukung kebijakan keberagaman, kesetaraan, dan inklusi (DEI) atau ideologi gender, sebagaimana tercantum dalam dokumen resmi Gedung Putih.
Trump telah lama menyuarakan keinginannya untuk menghapus Departemen Pendidikan AS, bahkan menyebutnya sebagai "tipuan besar".
Baca Juga: Lebih dari 300 Kandidat Telah Masuk Nobel Perdamaian, Termasuk Donald Trump
Namun, upaya serupa yang pernah ia ajukan pada periode pertamanya tidak mendapatkan persetujuan dari Kongres. Partai Republik sendiri telah lama berusaha mengurangi anggaran dan pengaruh departemen ini.
Linda McMahon, yang baru dikonfirmasi Senat sebagai Menteri Pendidikan pada Senin lalu, mendukung rencana Trump untuk pembubaran Departemen Pendidikan AS.
Namun, ia berjanji bahwa dana federal yang dialokasikan untuk membantu sekolah-sekolah berpenghasilan rendah tetap akan diberikan.
Seorang sumber yang mengetahui isi perintah tersebut menyebutkan bahwa layanan pinjaman mahasiswa serta program untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang telah diatur dalam undang-undang akan tetap berjalan.
Trump sebelumnya menyatakan ingin menutup Departemen Pendidikan AS secepat mungkin. Namun, ia menyadari bahwa keputusan ini memerlukan persetujuan Kongres serta dukungan dari serikat guru.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Channelnewsasia.com