Dinamika Mudik Lebaran 2025: Dari Kesiapan Pengamanan hingga Ancaman Mogok Angkutan Barang

Ancaman Mogok Truk dan Kesejahteraan Sopir Jadi Sorotan

Ilustrasi truk dan angkutan barang yang dibatasi untuk kelancaran mudik lebaran 2025.

Di tengah persiapan mudik, muncul ancaman mogok dari Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) terkait pemberlakuan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pengaturan lalu lintas selama masa arus mudik dan balik Lebaran 2025. 

SKB antara Kemenub, Korlantas, dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) itu memberlakukan pembatasan angkutan barang mulai 24 Maret hingga 8 April 2025, atau total 16 hari, di jalan tol dan nontol, untuk mencegah terjadinya kemacetan.

Baca Juga: Polda Metro Beberkan Kondisi Jalur Mudik dari Jakarta ke Jawa, Pemudik Wajib Tahu

Menurut Ketua Umum DPP Aptrindo, Gemilang Tarigan, pihaknya telah menyampaikan penolakan terhadap beleid tersebut. Menurutnya, Aptrindo bukan tak mau mendukung pemerintah menyukseskan ritual tahunan itu. Hanya saja, durasi pembatasan kendaraan itu dinilai terlalu lama.

"Dulu 6 hari, 3 hari sebelum lebaran, 3 hari sesudahnya, tapi ini terus meningkat. Kalau menurut kami paling lama 8 hari, 4 hari sebelum dan sesudah," kata Gemilang pada Indozone.

Dia menjelaskan, lamanya pembatasan itu akan membuat para sopir truk tak memiliki pendapatan selama lebaran. Selain itu, hal ini juga diyakini akan mencoreng iklim usaha Indonesia di dunia internasional karena barang-barang kiriman luar negeri akan mandek selama lebih dari 2 minggu.

"Triliunan itu hitungannya, bukan kecil kerugiannya. Kalo dihitung non materi, kontrak dari luar negeri putus, yang punya barang bukan dari Indonesia aja juga, (timbul) ketidakperccayaan asing pada kita, jadi tidak sehat ya," kata Gemilang.

Namun karena tak mendapat respons positif, Aptrindo akan melakukan aksi mogok kerja mulai besok, yaitu pada 20 dan 21 Maret 2025. Dia berharap aksi ini membuka mata pemerintah, karena juga akan mempengaruhi pendapatan negara.

"Dua hari cukup. Temanya menuntut revisi peraturan tentang pembatasan operasional truk," ujarnya.

Djoko Setijowarno, yang merupakan Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata berharap pemerintah memberi respons positif terhadap aksi Aptrindo, karena dikhawatirkan akan berdampak luas pada rantai logistik.

Ilustrasi pembatasan truk dan angkutan barang di Mudik Lebaran 2025.

Dia juga menyoroti kondisi kesejahteraan sopir truk yang dinilai kurang diperhatikan. "Jangankan mendapat tunjangan hari raya (THR), mau bekerja mencari pendapatan untuk keluarga jelang mudik dibatasi operasional truknya," ungkapnya.

Indozone telah menghubungi Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub, Budi Rahardjo, terkait hal ini. Hanya saja, dia tak memberi tanggapan hingga artikel ini ditayangkan.