Reformasi Polri Ala Presiden Prabowo Dimulai, Apa yang Harus Dibenahi?

Markas Besar (Mabes) Polri. (Dok. TVRI)

INDOZONE.ID - Presiden Prabowo Subianto menegaskan reformasi kepolisian sebagai agenda prioritas pemerintah. Untuk itu, ia menunjuk Jenderal Polisi (HOR) Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Reformasi Kepolisian.

Penunjukan itu sekaligus menyiapkan pembentukan Komisi Reformasi Polri yang bertugas merumuskan peta jalan perubahan institusi.

Sebelumnya dalam dialog dengan 16 tokoh Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang berlangsung hampir tiga jam, isu reformasi Polri menjadi salah satu sorotan utama. Para tokoh menyampaikan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap Polri agar lebih profesional dan akuntabel.

“Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian yang disambut juga oleh Pak Presiden akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian,” kata Pdt. Gomar Gultom.

Penunjukan Ahmad Dofiri dianggap sebagai sinyal keseriusan pemerintah. Dofiri memiliki rekam jejak panjang di Polri. Mulai dari Wakapolri, Irwasum, hingga Kabaintelkam. Kehati-hatian dan kedalaman pengalamannya dinilai penting dalam merumuskan strategi reformasi.

“Masyarakat tentu berharap banyak kepada semua upaya perbaikan Polri. Penunjukan Ahmad Dofiri tentunya bisa dibaca sebagai upaya serius Presiden menjawab harapan masyarakat,” ujar pengamat kepolisian ISESS, Bambang Rukminto dikutip Antara.

Kapolri Buka Pintu Kritik

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa Polri siap menerima evaluasi dari publik. “Selama ini, kami melakukan upaya transformasi untuk perbaikan. Artinya, Polri terbuka terhadap evaluasi, masukan dari luar untuk terus melakukan perbaikan,” ucapnya di Istana Negara.

Baca juga: Diterpa Isu Selingkuh, Kapolri Didorong Non Job-kan Irjen Krishna Murti

Menurutnya, beberapa langkah reformasi internal telah berjalan, seperti perubahan kultur dan sistem penghargaan serta sanksi. “Namun, tentunya kita terus ingin dapat masukan,” tambahnya.

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

Fokus Reformasi Polri

Kompolnas menilai ada tiga area kunci yang harus dibenahi dalam reformasi Polri, yakni digitalisasi, hak asasi manusia dan mekanisme pengawasan.

Komisioner Kompolnas, Muhammad Choirul Anam, menekankan bahwa Polri perlu menyesuaikan diri dengan era digital sekaligus menjaga kebebasan berekspresi.

Baca juga: Banyak Disorot, Polri Harus Tingkatkan Kepercayaan Publik

“Kalau masih ada budaya kekerasan atau penggunaan kewenangan berlebihan, harus diperkuat di level mengubah kultur. Salah satunya melalui pendidikan kepolisian,” tegas Anam.