INDOZONE.ID - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akhirnya mencapai apa yang gagal dilakukan para pendahulunya: membujuk Amerika Serikat untuk bergabung dalam perang terbuka melawan musuh bebuyutan Israel, Iran.
Sejak serangan gabungan AS-Israel dimulai 28 Februari lalu, lebih dari 1.400 orang di Iran dan 1.000 orang di Lebanon tewas. Harga minyak global melonjak ke rekor tertinggi. Dan
di AS, kubu Demokrat hingga pendukung setia Donald Trump seperti Tucker Carlson dan Joe Rogan mulai bersuara lantang menentang perang.
Namun bagi Netanyahu, perang ini mungkin justru menjadi solusi atas sederet masalah yang telah menggerogoti kekuasaannya selama bertahun-tahun.
Baca juga: Perang Iran-Israel Makin Panas: Serangan Baru Saling Balas, Krisis Energi Global Menganga
1. Ancaman Iran yang Akhirnya 'Terwujud'
Selama dua dekade, Netanyahu terus memperingatkan dunia tentang ancaman nuklir Iran. Ia bahkan pernah membawa poster ke PBB yang menggambarkan bom atom dengan tulisan "Iran" di atasnya.
Namun Israel selama ini merasa tak akan mampu menang jika berperang dengan Iran tanpa dukungan AS. Dukungan itu tak kunjung datang hingga Trump.
Kini, Netanyahu bisa mengklaim kemenangan: ia akhirnya membawa AS masuk ke dalam konflik.
Bahkan jika rezim Iran tidak runtuh, kekuatan militer Tehran dan poros perlawanannya di kawasan (termasuk Hizbullah dan rezim Assad di Suriah) telah terkikis signifikan.
Baca juga: Dari Beirut hingga Gaza, Kisah Getir Warga Timur Tengah Rayakan Idul Fitri di Tengah Kecamuk Perang
Israel, menurut narasi Netanyahu, kini menjadi hegemon yang tak terbantahkan di Timur Tengah.
2. Persidangan Korupsi yang Menggantung
Netanyahu saat ini masih menghadapi tiga dakwaan korupsi sejak 2019. Ia berpotensi dijatuhi hukuman 10 tahun penjara jika terbukti bersalah.
Selama ini, ia dituduh menggunakan konflik untuk menunda persidangan.
Kini, dengan perang yang sedang berlangsung, Netanyahu kembali memanfaatkannya. Dalam konferensi pers pertamanya setelah perang dimulai (12 hari setelahnya), ia menyebut persidangan sebagai "sirkus absurd" dan meminta Presiden Isaac Herzog untuk mengampuninya agar ia bisa fokus pada perang.
Namun Kementerian Kehakiman Israel menyatakan pemberian grasi tidak pantas dilakukan selagi persidangan masih berlangsung.
Tapi perang jelas memberikan tekanan baru dan potensi legitimasi bagi Netanyahu untuk menghindari jerat hukum.
Baca juga: Kilang Minyak Israel Kena Rudal Iran, Infrastruktur Penting Rusak
3. Rintangan Reformasi Yudisial
Upaya Netanyahu dan sekutu sayap kanannya untuk melemahkan lembaga peradilan sempat memicu protes massal pada awal 2023. Gerakan itu melemah setelah perang Gaza dimulai.
Kini, di tengah perang melawan Iran, koalisi Netanyahu justru kembali mencoba mendorong legislasi kontroversial yang akan memecah kekuasaan jaksa agung dan memberikan kontrol lebih besar atas media.
Pemimpin oposisi, Yair Lapid, mengecam langkah itu. "Sementara seluruh negeri bersatu, koalisi justru mempromosikan agenda ekstremisnya," kata Lapid.
Namun perang memberikan ruang bagi Netanyahu untuk meloloskan kebijakan yang sebelumnya mustahil.
Baca juga: Sempat Lontarkan Kritik karena Enggan Bantu AS, Donald Trump Sebut NATO Kini Lebih Baik
4. Kritik Internasional atas Kekerasan di Palestina
Sejak perang Iran dimulai, kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat justru meningkat. Sebelas warga Palestina tewas, termasuk satu keluarga dengan dua anak balita yang ditembak tentara Israel di desa Tammun pada 15 Maret.
Uni Eropa dan Inggris telah mendesak Israel menghentikan kekerasan, tapi tekanan internasional teralihkan oleh perang yang lebih besar.
Di Gaza, situasi kian buruk. Israel memperketat pembatasan bantuan sejak perang Iran dimulai, sementara PBB mendesak mereka melonggarkan aturan.
Namun dengan sorotan dunia yang beralih ke Iran, Netanyahu mendapat kelonggaran untuk melanjutkan kebijakannya tanpa pengawasan ketat.
Baca juga: AS Dakwa Tiga Orang atas Konspirasi Pengiriman Teknologi AI Senilai Miliaran Dolar ke Cina
5. Ancaman Pemilu yang Kian Jauh
Sebelum perang, Netanyahu terancam kalah dalam pemilu yang dijadwalkan akhir tahun ini. Jajak pendapat menunjukkan ia bersaing ketat dengan mantan PM Naftali Bennett. Namun perang telah mengubah segalanya.
Survei terbaru menunjukkan kepercayaan publik terhadap kemampuan Netanyahu memimpin perang melonjak dari 60 persen menjadi 62 persen.
Dengan dukungan luas terhadap perang—yang banyak dikaitkan dengan kemampuannya membujuk AS—para analis bahkan berspekulasi Netanyahu mungkin akan menggelar pemilu cepat di tengah tahun, memanfaatkan popularitasnya sebagai pemimpin masa perang.
Baca juga: Desak Gencatan, Pemimpin Eropa Minta Moratorium Serangan Fasilitas Energi di Timur Tengah
Bagi Netanyahu, perang Iran bukan hanya soal menghancurkan musuh. Ini adalah panggung yang ia butuhkan untuk membebaskan diri dari tekanan hukum, meloloskan agenda politik, dan mengamankan kekuasaannya.
Pertanyaannya, berapa lama rakyat Israel dan dunia akan membayar harganya?
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Al Jazeera