INDOZONE.ID - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, sudah tiba di New York, Amerika Serikat, Sabtu (20/9) sore waktu setempat. Kehadirannya menandai awal kunjungan kerja menghadiri Sidang Majelis Umum PBB ke-80.
Prabowo dijadwalkan berpidato pada Selasa (23/9), menempati urutan ketiga setelah Presiden AS Donald Trump dan Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva.
Setibanya di Bandara Internasional John F. Kennedy, Presiden Prabowo langsung menuju hotel tempat bermalam. Dalam perjalanan ini, ia ditemani Menteri Luar Negeri Sugiono serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Seskab Teddy menjelaskan, kesempatan berbicara di Debat Umum PBB tahun ini menjadi momentum penting.
“Indonesia akan menegaskan posisinya sebagai pemimpin Global South yang konsisten menyuarakan agenda reformasi tata kelola dunia agar lebih adil dan inklusif,” ujarnya dalam keterangan resmi.
Indonesia selalu menyuarakan kemerdekaan Palestina. Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menegaskan hal itu tetap menjadi prioritas.
“Tidak akan ada perdamaian abadi tanpa solusi dua negara. Jalan menuju perdamaian tetap satu yakni terwujudnya Negara Palestina merdeka dan berdaulat dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya,” katanya.
Baca juga: Presiden Prabowo Perintahkan Pembangunan Kampung Haji Indonesia Dipercepat
Forum PBB memang tak selalu menghasilkan resolusi mengikat secara hukum. Namun, posisinya kuat secara moral dan memberi ruang bagi Indonesia untuk menegaskan sikapnya di panggung dunia.
Pengamat hubungan internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Prof Faris Al Fadhat, menilai Indonesia harus lebih vokal dalam sidang tahun ini.
“Kami mendorong betul agar Indonesia lebih vokal menyuarakan dan mengecam apa yang dilakukan oleh Israel. Indonesia juga harus mendorong Palestina merdeka melalui negosiasi terwujudnya two-state solution,” ujarnya dikutip Antara, Minggu (21/9/2025).
Baca juga: Reformasi Polri Ala Presiden Prabowo Dimulai, Apa yang Harus Dibenahi?
Faris menilai, suara negara Arab kini mulai melemah dalam membela Palestina. Di tengah kondisi itu, Indonesia dinilai punya legitimasi kuat sebagai negara mayoritas muslim terbesar untuk mengambil peran penting.
Menurut Faris, sikap tegas diperlukan karena pelanggaran HAM yang dilakukan Israel sudah jelas terlihat. “Israel menduduki, menghancurkan infrastruktur sipil, dan membunuh warga tak berdosa. Ini pelanggaran HAM serius,” tegasnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Sekretariat Presiden, Antara