Merasa Tak Didengar, Massa Aksi di Jember Ngadu ke DPRD soal Akses Jalan Dump Truk

"DPRD sudah berupaya dan telah berkoordinasi dengan Dinas PU Bina Marga Provinsi dan Dinas Perhubungan Provinsi karena akses jalan itu adalah jalan provinsi. Alhamdulillah, kami diterima dengan baik dan kami mengusulkan untuk menaikkan kelas jalan provinsi dari 3 ke 1," jelas Ardi.

Namun, menurutnya, saat ini jalan tersebut tetap ditutup karena belum ada keputusan dari Dinas PU Provinsi untuk membukanya kembali.

Ardi juga menyoroti ketidakhadiran Bupati dalam merespons tuntutan massa.

Baca Juga: Emak-emak di Jember Ikut Demo: Minta Kepastian Waktu Perbaikan Jalan

"Kami juga menyayangkan kenapa Bupati secara mendadak melakukan kunjungan kerja ke PT. Imasco. Ini yang menjadi pertanyaan kami, seolah-olah sewaktu ada penolakan, Bupati menerima, dan sewaktu ada masyarakat yang ingin (minta) membuka akses, dibenturkan kepada DPRD. Menurut saya, ini juga tidak baik," kritiknya.

Komisi C DPRD Jember berencana mengajukan usulan resmi kepada PJ Gubernur Jawa Timur agar akses jalan bisa segera dibuka.

"Besok kami janji dengan PU Bina Marga Provinsi untuk menyampaikan usulan peningkatan kelas jalan dari 3 ke 1. Kami juga akan mampir ke Dinas untuk meminta hasil permintaan masyarakat Aliansi Masyarakat Bersatu, untuk membuka akses jalan. Kalau perlu, kita juga akan meminta kepada PJ Gubernur untuk membuka akses jalan itu," tegasnya.

Potensi Gesekan dan Pungli Akibat Penutupan Jalan

Lebih lanjut, Ardi menilai bahwa kebijakan penutupan jalan ini masih abu-abu.

"Jadi, pertemuan tentang jalan itu (di Pendapa Wahyawibawagraha) pun sebenarnya masuk ke kesimpulan. Sehingga kami ingin menjaga kondusifitas antara kelompok yang pro dan kelompok yang kontra agar tidak saling ada gesekan," paparnya.

Ia juga mengungkap adanya indikasi pungutan liar di lapangan akibat kebijakan ini.

"Di dalam kesimpulan itu tidak ada batas waktu sampai kapan, sehingga misalkan masyarakat ingin membuka, bisa saja. Apalagi saat ini, dengan penutupan itu, dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk menarik pungutan liar, mereka meminta pembayaran tertentu agar masyarakat bisa masuk," tambahnya.

Banner Z Creators.