Alasan Penggeledahan Kantor Presiden Korea Selatan DIkabarkan Kembali Gagal

Yoon kini tengah mempersiapkan tim hukum untuk membela diri dari tuduhan pemberontakan dan proses pengadilan konstitusi yang akan menentukan nasibnya – apakah tetap diberhentikan dari jabatannya atau dipulihkan kembali.

Pengacara Yoon, Seok Dong-hyun, menyatakan kepada media bahwa deklarasi darurat militer oleh Yoon tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan pemberontakan.

"Presiden akan dengan percaya diri menyampaikan posisinya di pengadilan konstitusi," ungkap Seok, sebagaimana dikutip Yonhap.

Namun, Seok belum memastikan apakah Yoon akan memenuhi panggilan pemeriksaan pada 21 Desember mendatang. Ia juga menyerukan agar otoritas menyelaraskan penyelidikan yang saat ini melibatkan berbagai lembaga, termasuk kejaksaan, polisi, dan CIO.

Langkah Sementara Pemerintahan Han Duck Soo

Perdana Menteri Korea Selatan, Han Duck Soo. (yespunjab.com)

Sementara itu, Han Duck Soo, yang menjabat sebagai presiden sementara, berupaya meyakinkan sekutu internasional dan menstabilkan pasar keuangan Korea Selatan.

Dalam rapat kabinet pada Selasa, Han mendesak agar anggaran pemerintah tahun 2025 segera direalisasikan pada awal tahun demi mendukung pemulihan ekonomi.

Kementerian Keuangan mengumumkan bahwa 75 persen anggaran 2025 akan difokuskan untuk pelaksanaan pada paruh pertama tahun tersebut.

Langkah ini dinilai penting mengingat ekonomi Korea Selatan menghadapi tantangan berat, termasuk perlambatan ekspor selama empat bulan berturut-turut hingga November, yang menjadi tingkat terlemah dalam 14 bulan terakhir.

Selain itu, kementerian luar negeri telah membentuk gugus tugas untuk menghadapi kebijakan luar negeri dari pemerintahan Presiden AS terpilih Donald Trump, yang sebelumnya menyatakan rencana untuk menaikkan tarif perdagangan.

Dengan situasi yang kompleks ini, publik Korea Selatan menanti kejelasan lebih lanjut mengenai masa depan Presiden Yoon dan langkah-langkah pemulihan negara dari krisis politik dan ekonomi yang tengah berlangsung.