9 Fakta Menarik di Balik Pemakzulan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol

Tekad Yoon yang Tak Gentar

Presiden Yoon Seok-yul menyampaikan pidato khusus darurat kepada negara di Gedung Kantor Kepresidenan Yongsan di Seoul pada malam hari tanggal 3 Desember 2024. (naver.com)

Dalam pernyataan terbarunya, Yoon menegaskan bahwa perjuangannya bersama rakyat selama dua setengah tahun terakhir tidak boleh berhenti. “Saya tidak akan pernah menyerah,” ucapnya.

Namun, perjalanan politik Yoon penuh tantangan. Ia menghadapi berbagai skandal pribadi, oposisi yang keras, serta perpecahan dalam partainya sendiri.

Reaksi yang Beragam di Jalanan

Para pengunjuk rasa merayakan hasil pemungutan suara pemakzulan darurat militer kedua di luar Majelis Nasional di Seoul pada 14 Desember 2024. (channelnewsasia.com)

Para pendukung pemakzulan Yoon bersorak gembira di luar parlemen, mengibarkan tongkat LED berwarna-warni di tengah alunan musik. Sebaliknya, kerumunan pendukung Yoon bubar setelah mendengar berita pemakzulan.

Ketua Partai Demokrat Oposisi, Lee Jae-myung, menyerukan rakyat untuk terus berjuang agar Yoon segera diberhentikan secara resmi. “Rakyat telah menciptakan sejarah baru,” ujarnya di hadapan kerumunan yang bertahan di bawah suhu dingin.

Pemakzulan Didukung Mayoritas Parlemen

Para anggota parlemen Korea Selatan. (Yonhap News)

Pemakzulan Yoon berhasil disahkan setelah 12 anggota partai Yoon, Partai Kekuatan Rakyat, bergabung dengan partai oposisi. Sebanyak 204 anggota parlemen mendukung pemakzulan, sementara 85 menolak, tiga abstain, dan delapan suara dinyatakan tidak sah.

Krisis ini juga memicu kekacauan di internal partai yang berkuasa. Ketua partai, Han Dong-hoon, menolak mundur meski mendukung pemakzulan sebagai langkah untuk menormalkan situasi.

Kontroversi Deklarasi Darurat Militer

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menyampaikan pidato di Kantor Kepresidenan di Seoul, Korea Selatan, 7 Desember 2024. (Foto: Kantor Kepresidenan/Handout via REUTERS)

Pada 3 Desember, Yoon mengejutkan bangsa dengan memberikan wewenang darurat kepada militer untuk menghadapi apa yang ia sebut sebagai “kekuatan anti-negara” dan lawan politik yang dianggap menghambat.

Namun, deklarasi ini dicabut hanya enam jam kemudian setelah parlemen menolak langkah tersebut. Insiden ini memicu krisis konstitusional dan seruan luas agar Yoon mundur.

Yoon telah meminta maaf tetapi tetap membela tindakannya. Ia juga menolak tekanan untuk mengundurkan diri, meski menghadapi investigasi kriminal atas tuduhan pemberontakan.

Ketidakpastian yang Berlanjut

Lee Jae Myung, Ketua Partai Oposisi Korea Selatan