Revolusi Perdagangan Karbon Global, Indonesia Berada di Garis Terdepan

Namun, pengembangan ini harus disertai dengan komitmen yang kuat, terutama dalam menetapkan peraturan terkait perdagangan karbon serta pembagian manfaat bagi masyarakat setempat.

Beberapa hambatan dalam merealisasikan perdagangan karbon termasuk kebakaran lahan dan hutan, konflik lahan dengan masyarakat setempat dan perusahaan, serta perubahan tata guna lahan menjadi perkebunan, terutama kelapa sawit.

Pemerintah pusat dapat mengatasi hambatan ini dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam aktivitas perdagangan karbon, meningkatkan peran masyarakat adat dalam pelestarian hutan, dan menggunakan dana dari perdagangan karbon untuk penguatan dan perlindungan masyarakat adat.

Dalam penyusunan peraturan, pemerintah sebaiknya menghormati hukum-hukum adat yang dapat membantu upaya pelestarian hutan dan lingkungan.

Beberapa riset menunjukkan bahwa peran masyarakat adat dan hukum adat sangat penting dalam menjaga dan melindungi hutan.

Perdagangan karbon bisa menjadi solusi bagi masalah deforestasi dan kesejahteraan masyarakat. Perdagangan karbon adalah solusi bagi banyak masalah yang dihadapi negara-negara berkembang dengan sumber daya alam berupa hutan yang memadai.

Perdagangan karbon tidak hanya menambah keuntungan ekonomi melalui insentif yang dibayarkan oleh negara dengan industri besar, tetapi juga mengurangi risiko kerusakan dan kebakaran hutan.

Penjagaan dan pelestarian hutan akan lebih ditingkatkan sebagai bentuk tanggung jawab baik dari negara yang membeli hak emisi maupun dari negara yang memiliki hutan itu sendiri.

Dengan demikian, perdagangan karbon tidak hanya menjadi langkah penting dalam upaya global mengurangi emisi karbon, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan yang signifikan bagi negara-negara berkembang.

Banner Z Creators Undip.