Unras di Bawaslu Dekat Dengan Tempat Penitipan Anak, Hendy Minta Maaf ke Pengasuh

Terkait pengelolaan TPA itu, lanjutnya, dikelola secara swadaya. Dengan menarik biaya dari para orang tua yang menitipkan anaknya.

"Orang tuanya kerja, mereka datang antar anaknya pagi, sorenya baru dijemput. Rata-rata orangtua mereka kerja di kantor, ada yang di rumah sakit, ada yang guru, ada juga yang kerja di Dinas Perhubungan situ," sebutnya.

"Kalau untuk operasional dari orang tua sendiri, dan biaya itu kami sesuaikan dengan latar belakang orang tua, kami lihat situasi (latar belakang ekonomi) dan saling membantu, yang penting anaknya nyaman di sini, kami tidak menuntut," sambungnya.

Baca Juga: Diduga Jadi Korban Tukar Kartu ATM di Rest Area Tol Japek, Pria Ini Rugi hingga Rp200 Juta

Sementara itu, diketahui dari hal tersebut. Hendy Siswanto yang kebetulan saat ini sedang cuti sebagai Bupati Jember, karena ikut dalam kontestasi Pilkada.

"Saya datang ke sini tadi terkait kegiatan teman-teman (yang) demo di depan kantor Bawaslu. Kebetulan kantor Bawaslu berhadapan dengan tempat penitipan anak," kata Hendy.

"Saya malam ini datang ke sini untuk meminta maaf kepada suster Martina, beliau yang juga merawat anak-anak itu. Saya minta maaf karena kegiatan-kegiatan tadi. Kawan-kawan yang berdemo (tolong) perhatikan lingkungan, pemakaiaan sound sistemnya direndahin sedikit (volume suara) nya," sambungnya.

Menurut Hendy, adanya lokasi tempat penitipan anak semakin menguatkan posisi Jember sebagai kabupaten layak anak.

Baca Juga: Amankan Laga Timnas Indonesia vs Jepang di SUGBK, Polda Metro Kerahkan 2.500 Personel Gabungan

"Ini kan jelas bahwa Kabupaten Jember sudah (layak) mendapatkan predikat Kabupaten Layak Anak. Tentunya saya wajib datang ke sini, dan saya minta maaf pada suster dan saya minta sampaikan salam saya kepada orangtua-orangtua yang nitipin anak, saya minta maaf," ujarnya.

Dengan keberadaan TPA, kata Hendy, hak-hak anak wajib untuk dilindungi. Sebagai bentuk kesadaran untuk melindungi dan menekankan prinsip HAM (Hak Asasi Manusia).

"Tentunya ini harus kita lindungi, bagaimana kita melindungi anak, kemudian bagaimana kita melindungi perempuan. Perempuan dan anak itu satu paket yang harus kita lindungi bersama. Bagaimana kita mempertahankan (predikat) layak anak, kalau terjadi seperti ini (tidak peduli lingkungan sekitar)," ujarnya.

"Ke depan nantinya Pemkab Jember harus lebih serius memperhatikan terkait pelayanan dan keamanan anak. Tidak hanya predikat tapi kesadaran dan kepedulian bersama," imbuhnya.

Banner Z Creators.