Bansos Ditunda Gegara Pilkada, Penerima Kecewa: Gak Setuju karena Tak Ada Hubungannya Pemberian Bantuan dengan Politik

Pernyataan sama juga disampaikan oleh Devi Ika Yustiantini (34), perempuan yang ibunya Suyati (65) mendapat BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) setiap dua bulan sekali.

Devi mengaku resah dengan pernyataan pemerintah khususnya juga sampai di wilayah Kemensos RI. Dengan dalin penundaan penyaluran bansos hanya karena momen pilkada.

"Manfaatnya itu (bansos pemerintah) ya banyak mas, salah satunya kebutuhan-kebutuhan ibu bisa terpenuhi. Ibu saya menerima bantuan sudah lama, kurang lebih 2 tahun dari BPNT. Buat kalangan seperti ibu dan saya, sangat bermanfaat sekali (bansos) itu," ujar Devi saat dikonfirmasi terpisah.

Devi tegas mengatakan tidak setuju, dengan dalih pemerintah menghentikan penyaluran bansos yang bermanfaat bagi masyarakat. Hanya karena momen pilkada 2024, dan berdalih untuk menjaga netralitas.

Baca Juga: Program 100 Hari Abdul Razak-Sri Suwanto di Pilgub Kalteng

"Kalau bantuan itu ditunda karena Pilkada, tentu saya tidak setuju mas. Karena Pilkada sama BLT entah itu BPNT atau PKH, kan tidak ada hubungannya. Jadi kalau bisa jangan dikait-kaitkan hanya untuk kepentingan Pilkada saja. Kan itu bantuan memang dari Pemerintah, jadi buat apa ditunda, kasihan untuk orang yang membutuhkan," ungkapnya.

Menurut Devi, persoalan pilihan dalam Pilkada itu tergantung individu masing-masing.

"Jadi terserah mau pilih siapa, bukan karena nanti dapat BLT jadi pilih ini, kita pilih paslon memang dari hari nurani, bukan dari apa-apanya," tegasnya.

"Terkait sasaran penyaluran bansos, Alhamdulillah semua dapat dan sesuai sasaran. Meskipun ada yang tidak dapat BPNT, tapi nanti juga akan dapat (bantuan) beras yang dari bulog itu 10 kg. Saya harap pemerintah bijak untuk mengambil keputusan," imbuhnya menegaskan.

Baca Juga: Debat Pilgub Kalteng: Abdul Razak–Sri Suwanto Fokus Buka Lapangan Kerja

Sebelumnya diberitakan, berdalih untuk menjaga situasi kondusif dan menghindari ketidaknetralan saat Pilkada. Melalui rapat koordinasi bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Senin (14/10/2024) kemarin.

Sekda Pemkab Jember, Hadi Sasmito mengatakan bahwa program yang berbasis kemasyarakatan akan dihentikan sementara waktu. Program berbasis kemasyarakatan itu berkaitan dengan bansos, dana hibah, dan honor guru ngaji.

Alasan penghentian program yang berbasis kemasyarakatan itu, kata Hadi, karena dalam kurun waktu bulan Oktober hingga November 2024 adalah masa Pilkada serentak.

Selain itu, Hadi juga menyebut bahwa alasan program-program tersebut dihentikan agar penegakkan terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jember berjalan dengan baik.