Sepuluh Tahun Jokowi: Membangun Pemilu yang Aman, Tepat Waktu, dan Transparan

Bahkan menurut penuturan disampaikan oleh Plh Ketua KPU RI, Ilham Saputra, kinerja KPU selama masa kepemimpinan Presiden Jokowi berhasil mendapatkan apresiasi banyak pihak.

"Proses kinerja KPU dalam pelaksanaan tahapan yang transparan dalam pemilu dan pemilihan ini banyak mendapatkan penghargaan dari berbagai pihak," ungkap Ilham dalam sebuah wawancara beberapa waktu lalu.

Perhatian Lebih untuk Pemilih Disabilitas

Dalam dua dekade ini, isu disabilitas tak pernah terlewatkan pada substansi pembahasan pelayanan publik bagi kelompok rentan dalam setiap masa kampanye pemilu. Hal yang melatarbelakangi adalah adanya momentum politik pada 2014 yaitu kesepakatan Piagam Suharso.

Para aktor organisasi disabilitas memprakarsai kontrak politik dengan Presiden Jokowi untuk menandatangani piagam yang berisi tiga poin utama sebagai upaya pemenuhan hak disabilitas yaitu memperjuangkan pengakuan, pemenuhan, dan perlindungan hak disabilitas.

Komitmen ini kemudian dimanifestasikan melalui terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Meski implementasi kebijakannya perlu dievaluasi, pengaturannya mengakomodasi berbagai hak sipil dan hak politik untuk menjadi agenda prioritas pemerintah Indonesia dalam pemenuhan hak disabilitas.

Oleh karena itu, gagasan dan program setiap pemimpin terpilih harus berpihak dalam mewujudkan perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan hak disabilitas secara berkelanjutan.

Baca Juga: Masuk di DPT Kota Solo, Jokowi Akan Nyoblos di TPS 12 Sumber

Berkurangnya Isu SARA

Isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) kerap menjadi ancaman serta momok setiap jelang Pemilu berlangsung. Namun pada periode kedua kepemimpinan Presiden Jokowi, hal tersebut berhasil teredam.

Penurunan isu SARA dalam pemilu sendiri tidak lepas dari keberhasilan Presiden Jokowi dalam merangkul setiap golongan. Di masa Presiden Jokowi, nyaris tak ada golongan mayoritas yang mengintimidasi kelompok minoritas.

Terlebih dalam beberapa kesempatan Presiden Jokowi memang selalu mengingatkan setiap pihak untuk tak lagi termakan akan politik identitas yang sarat akan pelanggaran SARA setiap menjelang berlangsungnya Pemilu.

"Saya kira Pemilu ini adalah kontestasi gagasan, kontestasi hasil kerja, kontestasi prestasi, kontestasi rekam jejak. Saya kira (penggunaan isu SARA dan fitnah) tidak mendewasakan, tidak mematangkan demokrasi kita," jelas Presiden Jokowi terkait isu SARA yang acap kali muncul jelang Pemilu.

Dengan serangkaian prestasi yang berhasil ditorehkan Presiden Jokowi di bidang Pemilu membuat tak heran apabila mayoritas masyarakat Indonesia merasa puas selama kepemimpinannya. Hal tersebut terlihat dalam survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Poltracking belum lama ini.

Ternyata, tingkat kepuasan masyarakat amatlah tinggi terhadap kepemimpinan Jokowi. Bahkan, tingkat kepuasan masyarakat mencapai 86,5 persen!

Rinciannya, 17,4 persen responden menyatakan sangat puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Adapun 69,1 persen responden mengaku cukup puas.

Sementara itu, 11,2 persen responden menyatakan kurang puas dan 1,5 persen sangat tidak puas. Sebanyak 0,8 persen mengaku tidak tahu/tidak jawab.

Untuk mendapatkan data tersebut, Poltracking melakukan survei pada 8 hingga 14 September 2024. Jumlah responden menyentuh 1.200 dengan rentang usia 17 tahun ke atas atau sudah menikah.