Presiden Jokowi Pastikan 4 Menteri Hadir dalam Sidang Sengketa Pilpres 2024 di MK

Presiden Joko Widodo memberi hormat saat akan berangkat ke Australia dalam rangka menghadiri KTT ASEAN-Australia di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (4/3/2024).

INDOZONE.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan bahwa keempat menterinya akan hadir di Sidang Sengketa Pilpres 2024 pada Jumat (5/4/2024).

Hal tersebut sehubungan dengan pemanggilan dari Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Suhartoyo pada Senin (1/4/2024), guna meminta keterangan empat menteri sebagai saksi dalam sidang perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) presiden dan wakil presiden.

Keempat menteri tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Baca Juga: Rusak Akibat Ledakan Gudang Amunisi TNI di Bogor, 44 Rumah Warga Diperbaiki TNI

“Ya semuanya akan hadir, karena diundang oleh MK semuanya akan hadir, hari Jumat akan hadir,” ucap Jokowi usai melepas bantuan kemanusiaan untuk Palestina dan Sudan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/4/2024).

Lebih lanjut, Jokowi pun mengatakan jika masing-masing menteri yang dipanggil ke MK nantinya akan membicarakan perihal bidang masing-masing.

“Ya menerangkan apa yang sudah dilakukan masing-masing menteri, kalau Bu Menteri Keuangan misalnya mengenai anggaran seperti apa, kalau Bu Mensos mengenai bantuan sosial dijelaskan seperti apa, saya kira nanti akan dijelaskan semuanya, ditunggu saja hari Jumat ya,” ujar Jokowi.

Sementara itu, Jokowi enggan berkomentar terkait tuduhan bantuan sosial (bansos) yang disebut dalam sidang MK.

Baca Juga: Detail Lengkap Potongan Tarif Tol 20% Jakarta-Semarang untuk Arus Mudik dan Arus Balik Lebaran 2024

“Saya enggak mau mengomentari apa pun yang berkaitan dengan MK,” tegasnya.

Sebagai informasi, Sidang Sengketa Pilpres 2024 ini diajukan oleh Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Melalui gugatan yang diajukan, Anies-Muhaimin meminta agar MK membatalkan hasil Pilpres 2024 yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kemudian juga meminta Prabowo Subianto mengganti calon wakil presiden yang bukan Gibran Rakabuming Raka jika pilpres diulang.