Sikapi Penjajahan Modern dan Digitalisasi, Ini Langkah-langkah yang Diambil Presiden Jokowi

Produk Dalam Negeri Jadi Fokus Presiden Jokowi untuk Hindarkan Indonesia dari Penjajahan Modern

Presiden Joko Widodo (kanan) menyampaikan pengarahan kepada peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXIV dan alumni Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXV Tahun 2023 Lemhannas RI di Istana Negara, Rabu (4/10/2023).

Selain permasalahan digitalisasi, penjajahan modern yang berupa ketergantungan pada barang impor pun jadi fokus Presiden Jokowi. Maka dari itu, ia pun sangat mendorong agar produsen dalam negeri mampu menguasai pasar digital yang saat ini sedang berkembang.

"Jangan sampai kita terlena dalam hitungan bulan, enggak mau saya kena penjajah modern, jangan juga kita mau kena kolonialisme modern itu, terjajah ekonomi," ucap Presiden Jokowi.

"Mungkin awal-awal masih Rp5.000, begitu sudah masuk beli ini baru dinaikkan Rp500 juta mau apa? Karena sudah ketergantungan di situ," sambung Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi Ingin Indonesia Bisa Jadi Pemain, bukan Hanya Sebatas Konsumen

Presiden Joko Widodo (kanan) menyampaikan pengarahan kepada peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXIV dan alumni Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXV Tahun 2023 Lemhannas RI di Istana Negara, Rabu (4/10/2023).

Presiden Jokowi pun juga mewanti-wanti agar Indonesia bisa menjadi pemain dalam kontes besar digitalisasi pasar yang saat ini sedang berkembang. Terlebih dengan adanya nilai keuntungan besar.

"Dan kita tidak boleh hanya menjadi konsumen saja. Dan 90 persen, hati-hati barangnya barang impor, itu lebih bahaya lagi karena barangnya bukan produk dalam negari," ujar Presiden Jokowi.

"Sekali lagi, kita gak boleh hanya menjadi konsumen saja, tetapi menjadi produsen. Artinya kalau kita punya aplikasi, yang masuk ke sana adalah produsen-produsen atau barang-barang yang diproduksi dalam negeri," lanjutnya.

Presiden Jokowi Minta Aset Digital untuk Dijaga dengan Hati-hati

Tidak hanya itu, Presiden Jokowi juga mengingatkan agar melindungi kedaulatan digital melalui regulasi yang bisa mempertahankan kandungan dalam negeri.

"Jaga betul namanya aset digital kita. Jaga betul data, informasi, akses pasar semuanya. Nanti bisa menyangkut politik," pungkas Presiden Jokowi.