INDOZONE.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengambil langkah untuk menghindari Indonesia dari penjajahan modern, serta menyikapi digitalisasi yang saat ini tengah menjadi sorotan dunia.
Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Jokowi saat memberikan arahannya kepada Peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXIV dan Alumni Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXV Tahun 2023 di Istana Negara, Rabu (4/10/2023).
Lantas apa saja langkah yang diambil Presiden Jokowi untuk menghindarkan Indonesia dari penjajahan modern serta menyikapi digitalisasi yang kini tengah masif berkembang di dunia? Simak penjelasan INDOZONE berikut:
Baca Juga: Perkampungan Padat Penduduk di Dekat RSUD Kebayoran Lama Terbakar
Dalam forum tersebut, Presiden Jokowi menekankan bahwa peta jalan Indonesia digital harus disusun secara detail dan taktis dalam menyikapi permasalahan tersebut.
"Peta jalan Indonesia digital ini harus betul-betul kita miliki. Strateginya, arahnya, targetnya harus detail, harus taktis dan harus detail. Gak bisa lagi kita bikin sesuatu yang ngawang-ngawang tapi gak bisa dilaksanakan," jelas Presiden Jokowi.
Selain itu, Presiden Jokowi juga mengingatkan betapa pentingnya adanya regulasi untuk menyikapi permasalahan digitalisasi. Presiden Jokowi menilai bahwa Indonesia harus bisa lincah jika tak ingin mengalami hal serupa.
"Kita kalau gak lincah dan gak gesit mungkin juga akan mengalami hal yang sama. Itu yang sering saya takutkan itu. Maka dari itu, saya merasa pentingnya regulasi untuk segera dirumuskan," kata Presiden Jokowi.
"Teknologinya lari, regulasinya belum ada. Tapi itu juga terjadi di negara kita. Tapi negara-negara besar juga tergagap-gagap mengejar larinya teknologi yang ada utamanya teknologi digital," imbuhnya.
Presiden Jokowi Ingin Indonesia Berkaca pada Negara-negara Lain soal Masalah Digitalisasi
Presiden Jokowi sadar betul bahwa digitalisasi tengah menjadi sorotan tajam di kancah internasional. Bahkan dalam forum tersebut, Presiden Jokowi menyebut ada 6 negara maju yang risau karena terlambat memiliki regulasi terkait digitalisasi.
"Saat G20 di India kemarin ada 6 negara besar, gak usah saya sebut, berbicara dan risau kelihatan sekali saya baca risau mengenai AI (Kecerdasan Buatan), dan mereka mengakui terlambat menyiapkan regulasinya," ungkap Presiden Jokowi.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: