Protes besar-besaran berlangsung di depan parlemen hingga dini hari, meskipun cuaca sangat dingin. Ribuan demonstran meneriakkan tuntutan agar Yoon segera mundur.
Ketika Yoon akhirnya mengumumkan pencabutan darurat militer, para demonstran bersorak merayakan kemenangan mereka.
“Kebijakan ini merupakan pelanggaran serius terhadap demokrasi, meskipun kemudian dicabut,” kata salah seorang demonstran. Ia menilai tindakan Yoon sebagai langkah yang layak diadili.
Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol. (REUTERS/ Heo Ran)
Dalam pidato pengumuman darurat militer, Yoon menyebut ancaman Korea Utara dan elemen dalam negeri yang "anti-negara" sebagai penyebab utama.
Namun, banyak pihak meragukan keabsahan alasan tersebut, mengingat tingkat persetujuan terhadap Yoon telah turun drastis menjadi hanya 19 persen.
Selain itu, konflik anggaran dengan parlemen oposisi semakin memanas, memicu spekulasi bahwa Yoon berusaha mengalihkan perhatian dari kegagalannya.
Pencabutan darurat militer memang menghentikan krisis sementara, tetapi dampaknya terhadap masa depan politik Yoon tetap signifikan. Banyak pengamat menilai masyarakat Korea Selatan sulit kembali mempercayai kepemimpinannya.
Bahkan, anggota partai Yoon sendiri menyebut insiden ini sebagai tragedi yang memalukan dan meminta pertanggungjawaban penuh dari pihak-pihak yang terlibat.
Meskipun keputusan Yoon untuk mencabut darurat militer telah berhasil meredakan ketegangan, tetapi tindakan awalnya telah meninggalkan jejak negatif pada demokrasi Korea Selatan.
Di tengah protes yang terus berlanjut dan tekanan dari berbagai pihak, masa depan politik Yoon semakin tidak pasti.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Channelnewsasia.com