Demokrasi Indonesia Menuju Kerajaan?

Ilustrasi demokrasi

INDOZONE.ID - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk membuka jalan bagi partai-partai yang tidak memiliki kursi DPRD agar tetap bisa mengusung calon kepala daerah. Banyak pihak yang melihat putusan ini sebagai angin segar bagi demokrasi.

Namun, harapan itu seakan hancur ketika Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), melalui Badan Legislasi (Baleg), bergerak cepat membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk merevisi UU Pilkada.

Dalam hitungan jam, Panja DPR memutuskan bahwa pelonggaran threshold hanya berlaku untuk partai-partai yang tidak punya kursi DPRD. Bagi partai-partai besar yang memiliki kursi di parlemen, aturan lama tetap diberlakukan.

Baca Juga: Rapat DPR Tidak Pakai Putusan MK Tentang Batasan Usia, Kaesang Berpeluang Maju Pilkada

Di sini, terlihat jelas bagaimana upaya Panja DPR untuk membalikkan semangat demokrasi yang coba dipulihkan oleh MK.

Bukannya memperkuat sistem demokrasi, DPR malah mengukuhkan status quo, menjaga agar kekuasaan tetap berada di tangan para elite politik yang berkuasa dan dekat dengan penguasa.

Dengan situasi saat ini, muncul pertanyaan, apakah kita masih berada dalam demokrasi, ataukah kita sedang bergerak menuju ke bentuk kekuasaan yang lebih mirip dengan kerajaan?

Di sebuah kerajaan, keputusan hanya bergantung pada keinginan satu atau beberapa elite. Raja atau ratu bisa dengan mudah mengangkat siapa pun yang mereka inginkan ke posisi terhormat.

Jika demokrasi di Indonesia terus dikelola dengan cara seperti ini, di mana aturan bisa diubah sesuai kepentingan sekelompok orang, maka apa yang tersisa dari demokrasi itu sendiri?

Baca Juga: Anak Mantan Anggota DPR RI Beristri Empat Dilantik Jadi Wakil Rakyat Termuda di Jember

Kita tidak hanya berbicara tentang UU Pilkada, tetapi tentang keseluruhan sistem demokrasi yang seharusnya melindungi hak dan suara setiap warga negara, bukan hanya mereka yang berada di lingkaran kekuasaan.

Langkah Panja DPR mencerminkan bagaimana elite politik bermain dengan aturan demi mempertahankan kekuasaan.

Rakyat diberi ilusi bahwa suara mereka dihargai, bahwa mereka memiliki pilihan. Namun, ketika aturan-aturan tersebut dibuat untuk memelihara kekuasaan, apa bedanya dengan sistem kerajaan?