Jepang Buka Peluang Kirim Pasukan ke Selat Hormuz, Syaratnya Gencatan Senjata

Menteri Luar Negeri Jepang, Toshimitsu Motegi. (Vincent Thian/Pool via REUTERS)

INDOZONE.ID - Menteri Luar Negeri Jepang, Toshimitsu Motegi, mengisyaratkan kemungkinan pengiriman Pasukan Bela Diri Jepang atau Japan Self-Defense Forces (SDF) untuk operasi penyapuan ranjau di Selat Hormuz, dengan syarat tercapainya gencatan senjata dalam konflik antara Amerika Serikat-Israel dan Iran.

“Teknologi penyapuan ranjau Jepang berada di tingkat teratas di dunia,” kata Motegi dalam sebuah program televisi, dikutip Senin (23/3/2025). 

Ia menambahkan, jika ranjau menjadi hambatan setelah gencatan senjata tercapai, maka opsi pengiriman SDF bisa dipertimbangkan.

Motegi juga menyinggung pertemuan tingkat tinggi Jepang-AS di Washington pada Kamis sebelumnya, di mana Donald Trump disebut merespons penjelasan Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, terkait batasan hukum Jepang dalam mengirim kapal militer ke luar negeri.

Baca juga: Lebih dari 20 Negara Siap Jaga Keamanan Jalur Penting Selat Hormuz

Meski demikian, Motegi menegaskan tidak ada komitmen khusus yang dibuat dalam pertemuan tersebut, maupun kewajiban yang harus segera diputuskan oleh Jepang.

Konflik di kawasan Timur Tengah terus meningkat sejak serangan udara yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel ke Iran pada 28 Februari, yang berdampak luas terhadap stabilitas kawasan dan pasokan energi global.

Bagi Jepang, situasi ini menjadi krusial karena lebih dari 90 persen impor minyak mentahnya bergantung pada kawasan tersebut, dengan sebagian besar pasokan melewati Selat Hormuz.

Baca juga: Iran Buka Peluang Kapal Jepang Melintas di Selat Hormuz

Di sisi lain, Motegi juga mengungkapkan bahwa satu dari dua warga negara Jepang yang sebelumnya ditahan di Iran telah dibebaskan. Warga tersebut dibebaskan pada Rabu lalu dan telah kembali ke Jepang melalui Azerbaijan.

Kementerian Luar Negeri Jepang memastikan individu tersebut tiba di negaranya pada Minggu dalam kondisi sehat.

Sementara itu, satu warga Jepang lainnya masih ditahan. Berdasarkan informasi organisasi nirlaba, yang bersangkutan merupakan kepala biro Teheran dari NHK yang ditahan sejak 20 Januari.

Pemerintah Jepang menyatakan terus mengupayakan pembebasan warga tersebut secepatnya.