Iran Buka Peluang Kapal Jepang Melintas di Selat Hormuz

Peta yang menunjukkan Selat Hormuz yang diambil pada 22 Juni 2025. (Reuters/Dado Ruvic)

INDOZONE.ID - Pemerintah Iran menyatakan kesiapannya untuk mengizinkan kapal-kapal yang terkait dengan Jepang melintasi Selat Hormuz, jalur vital bagi distribusi minyak dunia. Pernyataan ini muncul di tengah ketegangan konflik yang masih berlangsung di kawasan tersebut.

Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araqchi, mengungkapkan bahwa pihaknya telah memulai komunikasi dengan pemerintah Jepang, termasuk dengan Menteri Luar Negeri Toshimitsu Motegi. 

Pembicaraan ini berkaitan dengan kemungkinan membuka kembali akses Selat Hormuz, yang sebelumnya terdampak konflik militer.

Dalam wawancara melalui sambungan telepon dengan media Jepang, Araqchi menegaskan bahwa Iran siap mendukung kelancaran pelayaran kapal-kapal yang memiliki hubungan dengan Jepang, apabila Tokyo secara resmi mengajukan permintaan pembukaan jalur tersebut.

“Iran tentu siap membantu kapal-kapal terkait Jepang untuk melintas di Selat Hormuz,” ujarnya.

Baca juga: Perang Iran-Israel Makin Panas: Serangan Baru Saling Balas, Krisis Energi Global Menganga

Jalur Vital Pasokan Energi Dunia

Selat Hormuz memiliki peran yang sangat penting dalam rantai pasokan energi global. Bagi Jepang, sekitar 90 persen impor minyaknya bergantung pada jalur ini.

Namun, konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran membuat akses di kawasan tersebut menjadi terbatas.

Perang yang telah memasuki minggu keempat ini turut memicu lonjakan harga minyak dunia. Dampaknya, Jepang bersama sejumlah negara lain terpaksa mengeluarkan cadangan minyak strategis mereka untuk menjaga stabilitas pasokan energi.

Baca juga: Kilang Minyak Israel Kena Rudal Iran, Infrastruktur Penting Rusak

Tekanan dari Amerika Serikat

Di sisi lain, Amerika Serikat terus mendorong sekutunya, termasuk Jepang, untuk berperan aktif dalam membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz.

Presiden AS Donald Trump bahkan telah bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi di Washington untuk membahas hal tersebut.

Dalam pertemuan itu, Trump meminta Jepang meningkatkan kontribusinya, termasuk kemungkinan mengirim kapal perang. Namun, Takaichi menegaskan bahwa langkah Jepang tetap harus mengikuti batasan hukum nasional.

Jepang diketahui memiliki konstitusi pasifis pasca-Perang Dunia II yang membatasi keterlibatan militer di luar negeri.