Trump Ancam Hancurkan Infrastruktur Energi Iran Jika Selat Hormuz Tetap Ditutup

Kapal tanker minyak melintas di Selat Hormuz pada 21 Desember 2018. (Reuters/Hamad I Mohammed)

INDOZONE.ID - Ketegangan geopolitik kembali memanas setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, melontarkan ultimatum keras kepada Iran.

Ia memberi tenggat waktu 48 jam agar Iran segera membuka kembali Selat Hormuz bagi lalu lintas kapal internasional.

Ancaman tersebut bukan sekadar retorika. Trump menegaskan bahwa jika Iran tidak mematuhi tuntutan itu, Amerika Serikat siap mengambil langkah militer dengan menghancurkan fasilitas pembangkit listrik utama milik Iran.

Situasi ini memperlihatkan betapa krusialnya Selat Hormuz dalam peta energi dunia.

Jalur sempit ini menjadi urat nadi perdagangan minyak global, sehingga setiap gangguan langsung berdampak pada stabilitas ekonomi internasional.

Baca juga: Donald Trump Pertimbangkan Akhiri Operasi Militer Iran, AS Longgarkan Sanksi Minyak

Ultimatum 48 Jam dari Amerika Serikat

Dalam pernyataannya di platform media sosial Truth Social, Trump menyampaikan pesan yang sangat tegas.

Ia menuntut agar Iran membuka Selat Hormuz tanpa syarat dan tanpa ancaman terhadap kapal-kapal yang melintas.

Jika tidak, Amerika Serikat akan menyerang infrastruktur energi Iran, dimulai dari fasilitas terbesar.

Ancaman ini menjadi salah satu pernyataan paling keras sejak konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran memanas sejak akhir Februari.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa Washington tidak ingin jalur distribusi energi global terganggu lebih lama, mengingat dampaknya sudah mulai dirasakan di berbagai negara.

Baca juga: Sempat Lontarkan Kritik karena Enggan Bantu AS, Donald Trump Sebut NATO Kini Lebih Baik

Respons Iran: Ancaman Balasan ke Infrastruktur AS

Iran tidak tinggal diam menghadapi tekanan tersebut. Melalui komando militer Khatam Al-Anbiya, Iran memperingatkan bahwa setiap serangan terhadap fasilitas energi mereka akan dibalas dengan tindakan serupa.

Target balasan Iran tidak main-main. Mereka mengancam akan menyerang infrastruktur energi, teknologi informasi, hingga fasilitas desalinasi milik Amerika Serikat dan sekutunya di kawasan.