Kembalikan Uang, KPK Masih Dalami Kaitan Khalid Basalamah dengan Korupsi Kuota Haji

Pemilik agensi perjalanan haji PT Zahra Oto Mandiri atau Uhud Tour, Khalid Basalamah, di Gedung KPK. (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

INDOZONE.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan praktik jual beli kuota haji khusus dalam penyelidikan perkara korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2023–2024.

Salah satu sosok yang diperiksa keterangannya adalah pendakwah sekaligus pemilik biro perjalanan haji PT Zahra Oto Mandiri atau Uhud Tour, Khalid Zeed Abdullah Basalamah, atau dikenal Khalid Basalamah.

“Perolehan kuota itu apakah berasal dari biro perjalanannya atau menggunakan biro perjalanan lain,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (11/9/2025).  

KPK mendalami pengakuan Khalid Basalamah yang memilih menggunakan kuota haji khusus meskipun sudah membayar melalui jalur furoda. Ia diduga menjadi salah satu pihak yang memberikan sejumlah uang ke pejabat Kemenag demi mendapatkan kuota tambahan. 

“Itu masih didalami dan masuk ke materi penyidikan. Jadi, belum bisa kami sampaikan pihak-pihak mana saja yang memberikan atau mengalirkan uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama,” jelas Budi.  

Baca juga: KPK Sita 2 Rumah Terkait Kasus Pengaturan Kuota Haji

Meski demikian, KPK menegaskan Khalid saat ini masih berstatus sebagai saksi fakta. Keterangannya dinilai dibutuhkan dalam penyidikan kasus kuota haji.

KPK Benarkan Pengembalian Uang  

Ketua KPK Setyo Budiyanto membenarkan pernyataan Khalid Basalamah terkait pengembalian sejumlah uang dalam perkara kuota haji tersebut. Namun, ia menekankan jumlah nominal yang dikembalikan Khalid masih perlu diverifikasi.  

Khalid sebelumnya mengungkapkan pengalamannya saat menjadi saksi melalui kanal YouTube Kasisolusi pada 13 September 2025. Ia menceritakan bagaimana awalnya 122 jemaah yang berangkat bersama Uhud Tour menggunakan visa furoda, namun kemudian ditawari untuk beralih menggunakan visa haji khusus, termasuk fasilitas maktab VIP.  

“Ini akhirnya menarik nih. Oh kami bisa masuk sini nih. Selain visanya resmi, kami juga bisa dapat maktab VIP,” kata Khalid. 

Khalid Basalamah yang juga merupakan ketua asosiasi biro perjalanan haji bernama Majelis Utama Travel Indonesia Arahan Haji dan Umrah (Mutiara Haji) menyebut, setiap jemaah membayar 4.500 dolar AS untuk biaya tersebut. Namun, belakangan 37 jemaah diminta menambah 1.000 dolar AS per orang oleh Komisaris PT Muhibbah Mulia Wisata, Ibnu Mas’ud, yang mengklaim tambahan itu sebagai ongkos jasa.  

“Terus saya bilang, kenapa tiba-tiba antum minta jasa? Dia bilang, antum ini kayak orang enggak ngerti... antum ustaz, masa antum enggak paham?” kata Khalid menirukan ucapan Ibnu Mas’ud. 

Baca juga: KPK Bongkar Setoran Puluhan Juta per Jamaah dalam Dugaan Korupsi Kuota Haji

Ia menambahkan, ancaman sempat dilontarkan yakni jemaahnya tidak akan diurus jika biaya tambahan tidak dibayar.