Menko Yusril Pastikan Tidak Ada Pelanggaran HAM dalam Penanganan Tahanan Demonstrasi

Wamenko Kumham Imipas Otto Hasibuan (ujung kiri) bersama Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra (kanan). (ANTARA/HO-Kemenko Kumham Imipas RI)

INDOZONE.ID - Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam penanganan tahanan yang terkait aksi demonstrasi akhir Agustus 2025, yang ditahan di Polda Metro Jaya.

Saat meninjau langsung kondisi para tahanan tersebut di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (9/9/2025), ia menyempatkan berkomunikasi langsung dengan para tahanan, menanyakan kondisi, kebutuhan dasar, serta memastikan tidak ada perlakuan yang melanggar HAM.

"Dari komunikasi dengan para tahanan, mereka menyampaikan diperlakukan dengan baik dan tidak mengalami pelanggaran HAM,” kata Yusril.

Baca juga: Yusril Ihza dan Otto Hasibuan Datangi Polda Metro Jaya, Temui Tahanan Demo

Menurutnya, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan perlindungan HAM bagi seluruh warga negara, termasuk mereka yang sedang menjalani proses hukum.

Dengan demikian, Yusril memastikan pemerintah tetap memprioritaskan prinsip HAM dalam proses penegakan hukum.

Dirinya pun menekankan kepada seluruh proses hukum agar berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku, adil, dan menjunjung tinggi HAM.

"Pemerintah juga mengedepankan restorative justice, khususnya bagi tahanan anak yang terlibat dalam aksi demonstrasi pada akhir Agustus lalu,” ujar dia.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, kata dia, menunjukkan bahwa dari 68 tersangka yang ditahan, tidak ada yang terindikasi melakukan tindak pidana makar maupun terorisme.

Menurut Menko, kasus yang menjerat para tersangka semuanya terkait dengan tindak pidana umum dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Kunjungan tersebut juga bertujuan untuk memastikan transparansi dalam penegakan hukum, sebagaimana ditegaskan oleh Wakil Menko Kumham Imipas Otto Hasibuan, yang menekankan pentingnya keterbukaan proses hukum kepada publik.

"Kami mendorong agar penanganan perkara dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku. Transparansi sangat penting agar masyarakat mengetahui kejelasan proses hukum yang berjalan,” ucap Otto.

Baca juga: Yusril Tegas Benarkan Pernyataan Jokowi: Presiden Boleh Berkampanye dan Berpihak dalam Pemilu!

Kunjungan Menko Kumham Imipas turut didampingi oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri, Sekretaris Kemenko Kumham Imipas Andika Dwi Prasetya, Staf Khusus Menko Kumham Imipas Bidang Administrasi Herdito Sandi Pratama, serta Staf Khusus Menko Kumham Imipas Bidang Komunikasi dan Media Iqbal Fadil.