8 Harapan Pemuda Lintas Iman di Depan Presiden Prabowo

Pemuda lintas iman menyampaikan delapan harapan di depan Presiden Prabowo Subianto saat silaturahmi ke Istana Negara, Senin (1/9/2025). (Dok. Humas Setpres)

INDOZONE.ID - Pemuda lintas iman mengapresiasi respons cepat Presiden Prabowo Subianto saat silaturahmi di Istana Negara, Senin (1/9/2025). Mereka menyampaikan delapan harapan, mulai dari evaluasi komunikasi pejabat, kebebasan beribadah, hingga percepatan RUU Perampasan Aset.

Presiden Prabowo disebut merespons langsung dan berkomitmen tindak lanjut.

Ketua Umum Pemuda Katolik, Stefanus Gusma, mengaku terkejut karena sejumlah aspirasi mereka ternyata sudah lebih dulu dijawab Presiden.

“Di luar dugaan kami, beberapa harapan kami sebelum sempat disampaikan ke Pak Presiden ternyata sudah direspons baik dan sangat lugas,” ujarnya dikutip dari laman Setpres, Rabu (3/9/2025).

Baca juga: Presiden Prabowo Komitmen Perjuangkan RUU Perampasan Aset hingga Reformasi Pajak

8 Harapan

Organisasi pemuda menyusun delapan poin utama. Pertama, apresiasi atas gerak cepat Presiden merespons tuntutan rakyat.

Kedua, meminta gaya komunikasi pejabat lebih empatik dan terbuka dialog.

Baca juga: Diaspora Indonesia Gelar Aksi Solidaritas di New York dan Melbourne, Bukti Jarak Tak Memisahkan

“Poin kedua tadi juga langsung dijawab dengan lugas oleh Bapak Presiden. Beliau memang langsung mengkonsolidasikan. Tadi hadir juga Ibu Ketua DPR dan Ketua MPR,” kata Stefanus.

Ketiga, aparat diminta menjaga ketertiban tanpa represif.

Keempat, menjamin kebebasan beribadah dan mempermudah pendirian rumah ibadah. 

Kelima, membangun ruang komunikasi rutin antara pemerintah dengan tokoh masyarakat, agama, pemuda, dan adat, baik di pusat maupun daerah.

Pajak, Upah dan RUU Perampasan Aset

Poin keenam menekankan perlunya menindaklanjuti tuntutan rakyat terkait pajak bumi dan bangunan, pencegahan PHK, kepastian upah layak, hingga percepatan program makan bergizi gratis.

Poin ketujuh, mendukung komitmen Presiden mempercepat pengesahan RUU Perampasan Aset di DPR sebagai langkah memperkuat pemerintahan yang bersih.