Trump Lontarkan Ide Nyeleneh, Ingin Pungut Biaya Lintas Selat Hormuz Pascaperang

Presiden AS, Donald Trump. (REUTERS/Kevin Lamarque)

INDOZONE.ID - Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan ide kontroversial terkait Selat Hormuz. 

Ia mengatakan AS bisa saja memungut biaya lintas di jalur perairan strategis tersebut usai perang melawan Iran berakhir.

Pernyataan ini disampaikan Trump pada Senin (6/4/2026) saat menjawab pertanyaan wartawan. Ia menyebut Washington memiliki 'konsep' untuk menerapkan sistem retribusi di selat itu.

Gagasan ini tentu akan menimbulkan pertanyaan besar. Pasalnya, penerapannya kemungkinan besar menuntut kontrol militer langsung AS atas Selat Hormuz.

Baca juga: Serangan Israel Kembali Makan Korban, Kini Kepala Intelijen IRGC Majid Khademi Dilaporkan Tewas

Kami Pemenang, Kenapa Tidak?

Trump tampak percaya diri dengan posisi AS saat ini. "Kenapa kami tidak boleh memungut biaya? Kami adalah pemenang. Kami menang," ujarnya.

Ia mengulangi klaim bahwa Iran telah dikalahkan secara militer. Klaim ini sebenarnya sudah sering disampaikan Trump sejak awal peperangan.

Namun fakta di lapangan menunjukkan hal berbeda. Iran terus melancarkan serangan rudal dan drone di berbagai wilayah, ditambah blokade berkelanjutan di Selat Hormuz.

Trump tampaknya meremehkan kemampuan Iran. "Satu-satunya yang mereka miliki hanyalah psikologi 'Oh, kami akan menjatuhkan beberapa ranjau di air'," ucapnya meremehkan.

Baca juga: Pilot F-15E AS Dievakuasi ke Kuwait, Operasi Penyelamatan Diwarnai Beda Klaim AS dan Iran

Selat Hormuz yang Strategis dan Bernilai Tinggi

Selat Hormuz menghubungkan Teluk dengan Samudra Hindia. Sebagian besar wilayah perairannya masuk dalam teritori Oman dan Iran.

Sebelum perang meletus, sekitar 20 persen minyak dunia dan gas alam cair (Liquefied Natural Gas/LNG) melewati selat ini. Angka ini menunjukkan betapa vitalnya jalur tersebut bagi ekonomi global.

Trump menyebut idenya sebagai 'konsep' yang masih akan dimatangkan. Namun ia menegaskan bahwa pembukaan kembali Selat Hormuz adalah harga mati dalam kesepakatan dengan Iran nanti.

"Kita harus punya kesepakatan yang bisa saya terima. Bagian dari kesepakatan itu adalah kita ingin lalu lintas minyak yang bebas," tegasnya.

Baca juga: Indonesia Dorong PBB Evaluasi Keamanan Pasukan Perdamaian Usai Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Ultimatum Final ke Iran dan Ancaman Baru

Pernyataan soal pungutan liar ini muncul bersamaan dengan ultimatum 'final' Trump ke Teheran. 

Presiden AS itu mendesak Iran untuk membuka kembali selat dan menyetujui tuntutan Washington.

Jika tidak, Trump mengancam akan menyerang infrastruktur sipil Iran. Jembatan dan pembangkit listrik menjadi sasaran yang disebutkan secara eksplisit.

Ancaman ini menunjukkan eskalasi retorika perang yang semakin panas. AS tampaknya tak ragu untuk menekan Iran melalui berbagai cara, termasuk menghancurkan fasilitas publik.

Di sisi lain, Iran sudah menyatakan tak akan kembali ke status pre-war atau sebelum perang. Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf menegaskan hal ini di media sosial.

Baca juga: Untuk Independen Tanpa AS, Presiden Prancis Ajak Sejumlah Negara Bersatu

Iran Ingin Aturan Baru, Bukan Dikte AS

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi juga sudah bersuara. Ia menyerukan 'pengaturan baru' untuk mengelola Selat Hormuz pascaperang.

"Saya yakin setelah perang, langkah pertama harusnya menyusun protokol baru untuk Selat Hormuz," kata Araghchi kepada Al Jazeera pada Maret lalu.

Menurutnya, protokol ini wajar dibuat antara negara-negara yang berada di kedua sisi selat. Artinya Iran dan Oman, bukan AS yang lokasinya berjauhan.

Sementara itu, laporan menyebut Iran saat ini sudah memungut biaya untuk kapal-kapal yang diizinkan melintas. Jumlahnya memang sedikit mengingat blokade yang masih berlangsung.

Baca juga: Trump Bikin Kontroversi Lagi, Mau Ambil Minyak Iran dan Hasilkan Banyak Uang

Di tengah semua ini, Gedung Putih pekan lalu mengungkapkan Trump sedang mempertimbangkan opsi lain. Ia ingin negara-negara Arab membayar biaya perang AS melawan Iran.