AS Kembali Serang Perahu di Pasifik, Tiga Tewas. Korban Capai 148 Jiwa dalam 7 Bulan

Ilustrasi angkatan laut Amerika Serikat. (REUTERS/Ken Cedeno)

INDOZONE.ID - Militer Amerika Serikat kembali melancarkan serangan mematikan di perairan internasional. 

Komando Selatan AS (SOUTHCOM) mengumumkan bahwa pihaknya menyerang sebuah perahu di kawasan timur Samudra Pasifik pada Jumat (21/2/2026), yang menewaskan tiga orang. 

Washington mengklaim operasi yang disebut sebagai "serangan kinetik mematikan" itu menyasar jalur yang dikenal sebagai rute perdagangan narkoba.

Namun, klaim tersebut tidak disertai bukti apa pun untuk mendukung bahwa ketiga korban terlibat dalam perdagangan narkoba. 

Baca juga: Kontroversial, Dubes AS Tidak Keberatan Israel Perluas Wilayah di Timur Tengah!

Sebuah video pendek yang diedarkan SOUTHCOM di media sosial menunjukkan sebuah perahu tak bergerak dengan mesin tempel tiba-tiba terbakar dan hanyut setelah dihantam tembakan.

Gelombang Kritik: 'Pembunuhan Warga Sipil di Laut'

Serangan terkini ini menambah panjang daftar operasi militer AS di kawasan yang menuai kecaman internasional. 

Sejak awal September 2025, atau selama masa pemerintahan Presiden Donald Trump, setidaknya telah terjadi 43 serangan terhadap perahu-perahu di Pasifik timur dan Laut Karibia. 

Akibatnya, jumlah korban jiwa kini telah mencapai setidaknya 148 orang.

Baca juga: Bareskrim Sita Kapal di Bangka, Diduga Jadi Sarana Distribusi Timah Ilegal

Para pemimpin negara Amerika Latin, pakar hukum, dan aktivis hak asasi manusia mempertanyakan legalitas kampanye militer ini. 

Mereka menuduh pasukan AS melakukan eksekusi di luar proses hukum (extrajudicial killings) di perairan internasional, di mana Washington sebenarnya tidak memiliki yurisdiksi.

Kecaman keras datang dari Pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi Manusia dan Kontra-Terorisme, Ben Saul. 

Baca juga: Trump Ultimatum Iran agar Capai Kesepakatan Nuklir dalam 10 Hari: Jika Tidak, Hal Buruk Akan Terjadi

Ia menyatakan bahwa pengumuman resmi militer AS tentang serangan-serangan ini sama saja dengan mengakui "pembunuhan warga sipil di laut". 

"Para pemimpin AS harus dimintai pertanggungjawaban oleh pengadilan AS atau internasional," tegas Saul.

Sorotan pada Tindak Lanjut dan Akuntabilitas

Kekhawatiran juga muncul terkait taktik yang digunakan. 

Para pejabat pemerintahan Trump, termasuk Menteri Pertahanan Pete Hegseth, tengah berada di bawah sorotan terkait laporan bahwa serangan pertama pada September 2025 lalu, diikuti dengan serangan lanjutan yang menewaskan para penyintas yang masih berpegangan pada puing-puing perahu. 

Pakar hukum menegaskan, jika militer AS sengaja menarget dan membunuh penyintas kapal karam, maka itu adalah kejahatan.

Baca juga: Tekanan Global Tak Berpengaruh, Israel Terus Lanjutkan Kebijakan Anti-Palestina

Di sisi lain, para kritikus juga mempertanyakan logika di balik target operasi ini. 

Mereka menyoroti bahwa fentanyl, penyebab utama overdosis fatal di AS, lebih sering diselundupkan melalui jalur darat dari Meksiko tetangga, bukan melalui jalur laut. 

Hal ini memicu pertanyaan mengapa pemerintahan Trump mengerahkan kekuatan militer besar-besaran di laut dengan korban jiwa yang terus berjatuhan.