Tekanan Global Tak Berpengaruh, Israel Terus Lanjutkan Kebijakan Anti-Palestina

Warga Palestina melintasi bangunan yang rusak usai pasukan Israel mundur dari Nuseirat di Gaza Tengah, 29 November 2024. (Reuters/Abd Elhkeem Khaled)

INDOZONE.ID - Israel kembali menunjukkan ketidakpeduliannya terhadap kecaman internasional dengan melanjutkan kebijakan aneksasi de facto di Tepi Barat awal Februari lalu. 

Padahal wilayah yang dihuni lebih dari tiga juta warga Palestina itu sejak 1967 secara hukum dianggap sebagai wilayah pendudukan ilegal.

Kecaman dunia bukan hal baru bagi Israel. Selama lebih dari dua tahun melakukan genosida di Gaza, negara itu disebut oleh sejumlah politisinya sendiri sebagai "negara paria". 

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya telah masuk daftar buruan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas kejahatan perang. 

Baca juga: Laporan PBB: Israel dan Hamas Sama-Sama Lakukan Kejahatan Kekejaman di Gaza

Boikot produk Israel juga semakin mengemuka di kalangan konsumen global.

Empat negara—Spanyol, Slovenia, Belanda, dan Republik Irlandia—bahkan menolak berpartisipasi dalam kontes lagu Eurovision sebagai protes atas keberadaan Israel. 

Kampanye global untuk menangguhkan Israel dari kompetisi sepak bola UEFA dan FIFA juga terus digencarkan. 

Afrika Selatan masih melanjutkan gugatan genosida terhadap Israel di Mahkamah Internasional (ICJ).

Namun tekanan internasional ini tidak banyak mengubah opini publik di Israel tentang bagaimana negara mereka seharusnya berperilaku. 

Baca juga: Hadir di Pertemuan Board of Peace, Donald Trump Puji Presiden Prabowo: Dia adalah Pria Tangguh

Netanyahu justru masih berpeluang besar memenangkan pemilu tahun ini. Sebagian besar oposisi terhadapnya datang dari kebijakan domestik, bukan ketidaksetujuan atas perlakuannya terhadap warga Palestina.

Orly Noy, editor situs berita berbahasa Ibrani Local Call, mengungkapkan bahwa kebanyakan warga Israel bahkan tidak tahu bahwa negaranya telah menganeksasi Tepi Barat. 

"Mereka mungkin sadar ada perubahan aturan pemerintahan, tapi tidak tahu itu aneksasi de facto sampai ada respons internasional yang memengaruhi mereka, seperti Eurovision," ujarnya.