Badan Anti Korupsi Korsel Minta Polisi Segera Tangkap Presiden Yoon Suk Yeol

Badan anti-korupsi Korea Selatan mengatakan pada tanggal 6 Januari 2024, bahwa mereka telah meminta polisi untuk mengambil alih eksekusi surat perintah penangkapan untuk Presiden Yoon Suk Yeol.

INDOZONE.ID - Badan Anti Korupsi Korea Selatan meminta polisi untuk menangkap Presiden Yoon Suk Yeol yang telah diberhentikan. Permohonan itu dikeluarkan pada Senin (6/1/2025) waktu setempat.

Permintaan ini muncul lembaga tersebut gagal menangkap Yoon pada Jumat (3/1/2025) lalu. Penangkapan gagal karena kediaman Yoon diblokade oleh militer.

Tim gabungan penyidik dari Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) dan polisi sedang menyelidiki tuduhan bahwa Yoon merencanakan pemberontakan dengan penerapan darurat militer yang hanya berlangsung singkat.

Baca Juga: 9 Fakta Menarik di Balik Pemakzulan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol

CIO meminta bantuan kepada kepolisian Korea untuk segera mengambil alih melaksanakan penangkapan terhadap Yoon Suk Yeol, demikian dikatakan oleh agensi anti-korupsi dalam sebuah pernyataannya kepada wartawan.

Langkah ini diambil karena surat penangkapan Yoon akan kedaluwarsa pada Senin malam ini.

Seorang pejabat polisi mengatakan kepada kantor berita Yonhap bahwa mereka sedang "meninjau hukum secara internal" setelah permintaan dari CIO tersebut.

Baca Juga: Han Dong-hoon: Yoon Suk Yeol Akan Nonaktif sebagai Presiden Hingga Mengundurkan Diri

Para pengacara Yoon berpendapat bahwa lembaga anti-korupsi yang memimpin penyelidikan kasus pidananya tidak memiliki wewenang, menurut hukum Korea Selatan untuk menyelidiki kasus yang melibatkan tuduhan pemberontakan.

Sebelumnya pada Minggu (5/1/2025), Pengadilan Distrik Barat Seoul menolak gugatan yang diajukan oleh tim hukum Yoon, yang berusaha membatalkan perintah penangkapan terhadap presiden dan penggeledahan kediaman resminya, menurut Yonhap.

Kunjungan Menlu AS

Di tengah ketegangan politik yang terus berlanjut, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken akan melakukan kunjungan ke Korea Selatan pada minggu ini. Ia dijadwalkan bertemu dengan pejabat tinggi pemerintah Korsel dan membahas hubungan kedua negara, menurut Departemen Luar Negeri AS.

Kunjungan ini dilakukan setelah deklarasi darurat militer Yoon yang berlangsung singkat pada bulan lalu, yang menyebabkan kekacauan politik di Korea Selatan dan memicu kecaman dari pejabat Washington.

CIO adalah lembaga independen yang diluncurkan pada Januari 2021 untuk menyelidiki pejabat tinggi termasuk presiden dan anggota keluarga mereka, namun lembaga ini tidak memiliki wewenang untuk mengadili seorang presiden.