Indonesia Resmi Jadi Presiden Dewan HAM PBB 2026: Siap Pimpin dengan Pendekatan Inklusif

Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Sidharto Reza Suryodipuro. (ANTARA/Cindy Frishanti)

INDOZONE.ID - Indonesia terpilih sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026 di Jenewa, Swiss, pada Kamis 8 Januari 2026. 

Sidharto Reza Suryodipuro, Wakil Tetap RI di Jenewa, Swiss, akan memimpin sidang dan proses internal Dewan HAM sepanjang tahun ini.

Direktur Hak Asasi Manusia dan Migrasi Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Indah Nuria Savitri dalam taklimat media di Jakarta, Kamis 8 Januari 2026. (ANTARA/Cindy Frishanti)

Atas kepercayaan ini, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyatakan Indonesia akan mengedepankan dialogis, konstruktif, dan kerja sama multilateral inklusif dalam tata kelola HAM dunia.

Kemlu pun menjelaskan Indonesia akan menggunakan pendekatan inklusif dibarengi dengan sikap objektif dan transparan, untuk menjalankan kepresidenan Dewan HAM PBB.

Baca juga: Dari China hingga PBB, Operasi Militer AS di Venezuela Tuai Kecaman Dunia Internasional

Direktur Hak Asasi Manusia dan Migrasi, Kemlu, Indah Nuria Savitri, menilai kepercayaan ini merupakan mandat prestisius bagi Indonesia di tengah situasi dunia yang penuh dinamika.

“Ini adalah satu mandat yang sangat prestisius dan tentu saja datang dengan tanggung jawab besar juga mengingat situasi geopolitik saat ini cukup berwarna serta dinamika tinggi yang dihadapi Dewan HAM,” kata Direktur Hak Asasi Manusia dan Migrasi Kemlu RI Indah Nuria Savitri, kemarin, dikutip dari ANTARA, Jumat (9/1/2026).

Menurutnya, jabatan Presiden Dewan HAM PBB menunjukkan rekam jejak panjang Indonesia dalam upaya membawa perbaikan, baik di dalam maupun luar negeri. Kepercayaan ini juga merupakan hasil kerja sama serta perjuangan diplomasi seluruh pihak, yang dipimpin Kemlu.

Kamu harus tahu, Indonesia merupakan calon tunggal dari kawasan Asia-Pasifik yang akan menjabat sebagai Presiden Dewan HAM PBB untuk 2026. Penetapan secara formal dilakukan dalam sidang Dewan HAM di Jenewa.