Indonesia Resmi Jadi Calon Presiden Dewan HAM PBB 2026, Bukti Kepercayaan Dunia

Indonesia resmi jadi calon presiden Dewan HAM PBB 2026 (Dok. Antara)

INDOZONE.ID - Indonesia kembali mencatat langkah penting di panggung internasional.

Kali ini, negara-negara anggota kelompok Asia-Pasifik di Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) resmi memilih Indonesia sebagai nomine Ketua Dewan HAM PBB untuk masa jabatan 2026.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyampaikan bahwa penetapan resmi atas nominasi tersebut akan dilakukan dalam Pertemuan Dewan HAM PBB pada 8 Januari 2026.

Nominasi ini dinilai sebagai cerminan kepercayaan negara-negara di kawasan Asia-Pasifik terhadap peran dan kepemimpinan Indonesia dalam mendorong agenda HAM di tingkat global.

"Penetapan ini mencerminkan kepercayaan negara-negara Asia-Pasifik terhadap kepemimpinan Indonesia dalam memajukan isu hak asasi manusia secara konstruktif dan inklusif," ujar Kemlu RI dalam pernyataan tertulisnya, seperti dilansir Antara, Rabu (24/12/2025).

Baca juga: PBB: Junta Myanmar Gunakan Kekerasan Brutal untuk Memaksa Warga Ikut Pemilu

Apabila ditetapkan sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia menegaskan komitmennya untuk memimpin seluruh proses sidang dan mekanisme internal secara objektif, berimbang, dan inklusif.

Jabatan tersebut nantinya akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Sidharto Suryodipuro.

Dukungan luas dari negara-negara Asia-Pasifik menunjukkan keyakinan terhadap rekam jejak Indonesia sebagai jembatan dialog dalam isu-isu HAM, sekaligus negara berkembang yang konsisten memperjuangkan nilai kemanusiaan tanpa terikat kepentingan blok global tertentu.

Kemlu RI menilai, pencalonan ini sekaligus memperkuat posisi diplomasi HAM Indonesia di tingkat internasional.

Terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB juga menegaskan peran aktif Indonesia dalam sistem multilateral global.

Menariknya, kepemimpinan Indonesia pada 2026 akan bertepatan dengan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB.

Momentum tersebut akan dimanfaatkan Indonesia untuk mendorong penguatan tata kelola HAM internasional yang lebih inklusif, berorientasi pada dialog, serta mengedepankan kerja sama antarnegara.

Baca juga: Serangan Drone di Basis PBB Sudan Tewaskan 6 Pasukan Perdamaian Bangladesh

Pemerintah Indonesia pun menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan oleh negara-negara Asia-Pasifik.

Indonesia berkomitmen menjalankan amanah tersebut secara profesional, transparan, dan menjunjung tinggi semangat multilateralisme demi pemajuan dan perlindungan HAM bagi seluruh masyarakat dunia.

Sebagai informasi, posisi Ketua Dewan HAM PBB ditentukan melalui mekanisme rotasi kawasan, dan pada 2026 giliran kawasan Asia-Pasifik untuk memimpin.

Indonesia sendiri saat ini merupakan anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2024–2026.