Pengunduran diri mendadak ini memicu spekulasi bahwa Airlangga, mungkin terlibat dalam kasus korupsi yang terkait dengan pengurusan izin ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya.
Kasus ini sempat mengguncang Kementerian Perdagangan pada tahun 2021 dan 2022.
Saat itu Indonesia mengalami kelangkaan minyak goreng akibat pembatasan pengiriman, dan ini berkaitan bahwa Airlangga diduga dipaksa mundur karena adanya keterkaitan dengan kasus tersebut.
Beberapa pemimpin Golkar yang tidak disebutkan namanya menyatakan, bahwa Airlangga telah dipanggil untuk diperiksa oleh Kejaksaan Agung terkait kasus ini.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, menyatakan bahwa tidak ada rencana untuk memanggil Airlangga dalam waktu dekat dan membantah bahwa Airlangga telah ditetapkan sebagai tersangka.
Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto. (photo/Instagram/@airlanggahartarto_official)
Posisi Airlangga yang semakin rapuh diduga juga akibat manuver politik dari kolega-kolega di Partai Golkar dan sesama menteri kabinet.
Dua tokoh kuat yang disebut-sebut sebagai pengganti potensial adalah Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.
Manuver mereka dikabarkan mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), meskipun kedua tokoh tersebut belum memberikan tanggapan resmi.
Bahlil sendiri menepis isu bahwa dirinya akan menjadi Ketua Umum Golkar, menyatakan bahwa keputusan tersebut sepenuhnya merupakan urusan internal partai.
Jika Bahlil benar-benar menjadi ketua, Presiden Jokowi disebut-sebut akan memiliki kesempatan untuk memimpin dewan penasihat Golkar, langkah yang bisa memperpanjang pengaruh politiknya pasca-kepemimpinan.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Channelnewsasia.com