Tolak TPPS Srimulyo, Warga Sitimulyo Ancam Demo Besar-Besaran

Warga Sitimulyo memprotes pembangunan TPPS Srimulyo yang berada tak jauh dari wilayah mereka.

INDOZONE.ID - Rencana pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) yang direncanakan berada di Desa Srimulyo, Kapanewon Piyungan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), mendapat kecaman dari warga Desa Sitimulyo, yang bersebelahan dengan Srimulyo.

Masyarakat bahkan mengancam akan melakukan demo besar-besaran jika TPSS jadi dibangun.

Kepala Kampanye dan Advokasi WALHI Yogyakarta, Elki Setiyo mengatakan, penolakan ini mayoritas datang dari warga Padukuhan Banyakan II, Banyakan III, Pagergunung I dan Pagergunung II.

Masyarakat khawatir TPSS tersebut akan mencemari sawah yang tidak jauh dari TPSS.

"Keempat padukuhan tersebut merupakan wilayah yang padukuhannya berada di perbatasan antara Sitimulyo dan Srimulyo, sehingga terdapat potensi pencemaran. Warga menyatakan akan siap melakukan demonstrasi yang lebih besar apabila pemerintah tetap melakukan pembangunan TPSS di wilayah tersebut," ujar Elki, Minggu (7/7/2024).

Baca Juga: Gempar Petani Bantul Dikirim Kompos Isi Campuran Sampah, Ini Respon DLH Kota Yogjakarta

Rencananya, TPSS ini akan dibangun di tanah seluas 3.000 meter persegi dengan status tanah Sultan Ground. Berdasarkan kontrak, TPSS ini rencananya akan digunakan selama enam bulan hingga Desember 2024.

Seorang pejabat mengatakan, tidak ada penjelasan teknis mengenai model pengelolaan penguraian kandungan lindi, dan pengelolaan gas metan yang akan dilakukan.

Tidak dijelaskan juga bahwa TPSS tersebut digunakan untuk pembuangan residu saja.

"Dengan demikian, ada kemungkinan sampah yang dibuang merupakan sampah hasil pengangkutan dari hulu yang tidak diolah," tandasnya.

Baca Juga: Mahasiswa Luar Kota Jogja Kritik Penanganan Sampah

Dalam perencanaannya, TPSS ini akan menggunakan geomembran dan talud untuk menahan air lindi.

Namun, warga yang melakukan uji coba di TPA transisi membuktikan bahwa geomembran tetap rusak dan air lindi tetap masuk dan mencemari tanah warga.