Debat Cawapres Bahas Tax Ratio, Begini Tanggapan Pengamat

Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka (kiri) dan cawpres nomor urut 3 Mahfud MD (kanan) saat debat calon wakil presiden Pemilu 2024 di JCC, Jakarta, Jumat (22/12/2023).

INDOZONE.ID - Dalam debat calon wakil presiden beberapa waktu lalu, Gibran Rakabuming Raka dengan Mahfud MD membahas soal Rasio Pajak dan Badan Penerimaan Negara. Bahkan baru kali ini isu tentang rasio pajak atau tax ratio digadang-gadang menjadi perdebatan yang cukup serius.

Awal perdebatan ini terjadi ketika Mahfud MD mempertanyakan target rasio pajak atau rasio penerimaan negara yang dipaparkan Gibran. Capres-Cawapres Prabowo-Gibran menargetkan rasio pajak sebesar 23 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Angka 23 persen itu kemudian diluruskan bukan rasio pajak, dalam arti rasio penerimaan pajak dengan PDB, melainkan rasio penerimaan negara terhadap PDB.

Sementara, Mahfud MD dalam kesempatan itu menganggap bahwa angka 23% dianggap tidak realistis.

Baca Juga: Jelang Puncak Arus Balik Nataru Pengamanan di Area Pelabuhan Parepare Bakal di Perketat

Khawatirnya malah memicu perburuan masif terhadap wajib pajak, mengharuskan pertumbuhan ekonomi yang ofensif, dan tentu saja menggenjot penerimaan pajak yang basis kepatuhan wajib pajaknya masih di kisaran 86 persen.

“23 Persen itu dari apa, dari PDB dari APBN, atau apa? Hati-hati lho.. Pajak itu sensitif kalau dinaikkan,“ ungkap Mahfud MD dalam debat Cawapres.

Gibran menjelaskan bahwa peningkatan rasio pajak itu akan dilakukan dengan membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN) yang berada di bawah langsung Presiden. Ada pula upaya meningkatkan supaya para UMKM atau pelaku usaha naik kelas.

Para ahli dan pengamat pajak Indonesia pun menanggapinya. Praktisi dan Pengamat Pajak Indonesia sekaligus Founder dan CEO Hive Five, Sabar Lumban Tobing, salah satu yang menanggapi.

Baca Juga: Kapolda Metro Ungkap Alasan Lain Firli Bahuri Belum Ditahan: Kelihatanya Perkaranya Berkembang

Disebutkannya Rasio Pajak atau Tax Ratio merupakan indikator yang signifikan dalam konteks ekonomi suatu negara, mengukur proporsi pendapatan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nominal negara tersebut.

Tax Ratio memiliki peran vital dalam penilaian kinerja penerimaan pajak pemerintah, serta mencerminkan kemampuan pemerintah untuk membiayai berbagai kebutuhan publik dengan sumber daya dalam negeri.

"Semakin tinggi Tax Ratio suatu negara, semakin besar ketergantungan pemerintah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pelaksanaan pembangunan. Dengan meningkatnya Tax Ratio, ketergantungan pada pembiayaan melalui utang pun dapat ditekan," ucapnya di Jakarta.