Politikus Ekstrem Anti-Islam Geert Wilders, Menang di Pemilu Belanda

Greert Wilders dan Partai untuk kebebasan (PVV) Menang Dalam Pemilu Belanda.

INDOZONE.ID - Politikus anti-Islam Geert Wilders, meraih kemenangan dalam Pemilu Belanda pada Kamis (22/11/2023) waktu setempat. 

Geert Wilders bersama partainya, Partai untuk kebebasan (PVV), berhasil memenangkan kursi dalam pemilihan umum parlemen Belanda.

Hampir menyentuh angka perolehan sempurna, partai sayap kanan ini mendapat 98 persen suara dari hasil perhitungan.

Berdasarkan hal tersebut, PVV mendapatkan jatah 37 kursi parlemen dari total 150. Angka yang cukup jauh di banding rival-rivalnya.

Sementara itu, Partai Buruh mendapat sebanyak 25 kursi, dan Partai Rakyat Konservatif untuk Kebebasan dan Demokrasi (VVD) sebanyak 24 kursi.

"Kami ingin memerintah, kami akan memerintah," Ujar Geert Wilders yang dikutip dari Aljazeera, Jumat (24/11).

Baca Juga: Geert Wilders Menang Pemilu Belanda, Ini Kebijakan Kontroversial Anti-Islam yang Bakal Dilakukannya

Wilders dan PVV dalam aksi politiknya terkenal sebagai anti Islam dan anti Uni Eropa. Selain itu, partainya juga sering kali menggaungkan kampanye anti imigran, dan bersikap keras terhadap mereka untuk menutup perbatasan dan mendeportasi imigran ilegal.

"Belanda berharap masyarakat bisa merasakan negaranya kembali dan kita bisa meyakinkan adanya pengurangan gelombang pencari suaka dan imigrasi," ucap Wilders.

Baca Juga: Hasil Pemilu Belanda: Kursi Parlemen Didominasi Partai Anti-Islam yang Akan Tutup Masjid dan Madrasah

Kemenangan dan retorika yang dibangun oleh Wilders dan partainya membuat khawatir komunitas muslim di Belanda. Mengingat populasi muslim di Belanda cukup banyak, yakni berada di angka 5 persen dari total populasi Belanda.

"Kami takut bahwa dia akan menggambarkan kami sebagai warga negara kelas dua," ungkap Habib el-Kaddouri, ketua komunitas muslim maroko Belanda.

Tak hanya itu, Wilders juga menyerukan kampanye anti islam saat mendekati pemilihan umum. Dia juga membuat ontroversi dengan wacana kebijakan pelarangan masjid dan sekolah islam.