Strategi Pembelian Pesawat Mirage dan Tantangan Penyelenggaraan Anggaran Pertahanan di Indonesia
INDOZONE.ID - Pertanyaan terkait pembelian pesawat Mirage bekas dari Qatar mengundang perhatian, terutama terkait transparansi perencanaan dan alokasi anggaran.
Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menyampaikan pandangan kritisnya bahwa perencanaan pembelian pesawat Mirage lebih bersifat Top-Down daripada Bottom-Up.
Dia mengemukakan bahwa prajurit di tingkat bawah hanya menerima keputusan tanpa terlibat dalam proses perencanaan, yang dianggapnya sebagai tindakan gegabah.
Penting untuk dicermati bahwa pembelian pesawat militer, seperti Mirage, harus dilakukan dengan perencanaan yang matang dan mempertimbangkan segala aspek, termasuk kebutuhan operasional, kemampuan militer, dan alokasi anggaran.
Baca Juga: Mencekam! Bandar Narkoba Bringas Hadapi Timsus Narkoba, Alhasil Dapat Hadiah Timah Panas
Namun, Ganjar Pranowo menyoroti kurangnya transparansi dalam perencanaan tersebut, terutama karena buku putih pertahanan terakhir diterbitkan pada tahun 2015.
Menanggapi kritik tersebut, perlu dipertimbangkan bahwa pembelian alutsista (alat utama sistem persenjataan) tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan teknis, tetapi juga pada visi keamanan nasional dan evaluasi terhadap ancaman yang dihadapi.
Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, telah menyatakan bahwa pembelian pesawat Mirage dilakukan karena pesawat tersebut masih memiliki usia yang relatif muda dan kinerja ringan, yang sesuai dengan kebutuhan pertahanan udara Indonesia.
Namun, pertanyaan muncul terkait relevansi argumentasi tersebut dan apakah pembelian pesawat Mirage benar-benar memenuhi kebutuhan dan strategi pertahanan nasional.
Baca Juga: Serangan Israel Bikin Jurnalis asal Palestina Ini Kehilangan Hampir Seluruh Keluarganya
Transparansi perlu ditingkatkan agar publik dapat memahami lebih jelas mengenai proses pengambilan keputusan dan pertimbangan yang melibatkan pembelian alutsista.
Debat terkait pembelian pesawat Mirage juga mencuatkan isu seputar perbandingan antara membeli satu pesawat mahal dengan kapabilitas tinggi atau memilih opsi lain yang mungkin lebih terdiversifikasi.
Beberapa mengemukakan bahwa mungkin lebih efektif memiliki sejumlah alat pertahanan yang lebih terjangkau, meskipun dengan kapabilitas yang lebih rendah.
Keputusan semacam ini melibatkan pertimbangan strategis yang melibatkan banyak aspek, termasuk daya tangkal terhadap ancaman, keandalan, dan dampak finansial jangka panjang.
Adanya wacana untuk meningkatkan anggaran pertahanan juga menjadi sorotan. Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, menyuarakan pendapatnya bahwa anggaran pertahanan dapat ditingkatkan dengan memperbesar Produk Domestik Bruto (PDB).
Sementara itu, terdapat pandangan bahwa utang negara dapat digunakan untuk hal-hal produktif, termasuk memperkuat pertahanan negara.
Baca Juga: Diduga Ada Pelanggaran, Polisi yang Amankan Saipul Jamil Diperiksa Propam
Namun, sisi normatif dari argumen tersebut perlu disoroti. Peningkatan anggaran pertahanan melalui utang negara harus didukung oleh kebijakan fiskal yang bijak, pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran, dan efisiensi pengelolaan sumber daya.
Pemerintah perlu memastikan bahwa dana yang diinvestasikan dalam pertahanan menghasilkan manfaat yang maksimal dan mampu meningkatkan daya tangkal dan keamanan nasional.
Selain itu, isu pajak menjadi elemen kunci dalam pembahasan peningkatan pendapatan negara. Perluasan basis pajak, pemberantasan praktik koruptif, dan peningkatan ketaatan wajib pajak menjadi langkah-langkah esensial dalam mendukung upaya peningkatan anggaran pertahanan.
Pajak yang dikelola dengan baik dapat memberikan kontribusi positif terhadap penerimaan negara. Dalam konteks ini, solusi yang diajukan oleh Anies Baswedan bisa menjadi pertimbangan serius.
Baca Juga: Pedagang Semangka Tewas Disiram Air Keras di Jaktim, Ternyata Asmara Jadi Dalangnya
Pengelolaan anggaran yang lebih efektif, peningkatan pendapatan melalui reformasi pajak, dan penggunaan utang negara yang bijak dapat menjadi langkah-langkah strategis dalam mendukung keamanan nasional.
Pertanyaan kompleks seputar perencanaan pertahanan, pembelian alutsista, dan peningkatan anggaran memerlukan diskusi mendalam dan partisipasi dari berbagai pihak.
Kejelasan dalam perencanaan pertahanan dan transparansi dalam pengelolaan anggaran akan memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa kebijakan pertahanan negara diambil dengan pertimbangan yang matang dan sesuai dengan kepentingan nasional.
Konten ini adalah kiriman dari Z Creators Indozone.Yuk bikin cerita dan konten serumu serta dapatkan berbagai reward menarik! Let's join Z Creators dengan klik di sini.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: YouTube