Orasi Kampanye Sebut Organisasi Terlarang, Akademisi Unej: Kurang Bijak Sebabkan Stigma Politik Negatif dan Ungkap Luka Sejarah

Akademisi Unej Ikwan Setiawan, menilai orasi kampanye Pilkada 2024 merupakan tindakan yang kurang bijak.

INDOZONE.ID - Orasi kampanye Pilkada 2024 dengan menyebut nama organisasi terlarang dan gerakan kelam sejarah. Menurut Akademisi Universitas Jember (Unej) Ikwan Setiawan, merupakan tindakan yang kurang bijak.

Pasalnya pengungkapan organisasi terlarang maupun gerakannya yang negatif. Dirasa tidak perlu dilakukan, terlebih jika dikaitkan dengan isu elektoral dalam proses pemilu.

Menurut Ikwan, dalam kontestasi pemilu maupun pilkada saat ini. Terlebih di era penyebaran informasi luas dan bebas melalui medsos.

Cukup disampaikan soal kewaspadaan dan antisipasi terkait penyebaran hoaks, penggiringan opini, maupun ujaran kebencian/fitnah.

Baca Juga: Kiai NU dan Tokoh Pendidikan Jateng Beri Dukungan ke Pemimpin yang Selara dengan Nilai Agama

"Menurut saya, bicara dalam konteks akademis. Menggunakan narasi G30S/PKI untuk kemudian menggambarkan situasi yang dihadapi ketika banyak hoaks, banyak fitnah, atau apalah yang istilah itu merugikan sebagai calon bupati, itu kurang bijak," kata Ikwan saat dikonfirmasi sejumlah wartawan, Jumat (1/11/2024).

"Kenapa saya katakan kurang bijak? Karena kita harus ingat sejarah ya, narasi-narasi G30S/PKI, narasi komunis, itu dulu pada masa orde baru digunakan sebagai politik stigma. Stigma orang-orang yang berseberangan dengan rezim penguasa, dengan label-label komunis G30S/PKI," sambungnya.

Stigma politik negatif itu, menurutnya, tercatat sebagai luka sejarah bangsa Indonesia.

"Tentunya kita semua sepakat, tidak ingin kemudian masyarakat Jember kemudian disuguhi narasi yang demikian, karena punya potensi juga untuk melukai kesadaran politik warga Jember yang sebenarnya sudah asyik," ungkapnya.

Baca Juga: Presiden Prabowo Pakai Mobil Maung, Cabup Hendy: Saya Sepakat Dengan Pak Presiden Dukung Produk dalam Negeri

Kesadaran politik yang disebut asyik itu, menurut pria yang juga Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Budaya Unej itu, adalah situasi dimana proses pemilu maupun pilkada saat ini.

Situasinya tidak genting dan masyarakat tidak perlu takut untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan memilih calon kepala daerahnya.

"Sehingga tidak perlu, sampai harus menggunakan narasi yang memanggil dari masa lalu G30S/PKI itu. Biasa-biasa aja, kalaupun ada hoaks, ada fitnah, atau ada apa ya, di medsos. Itu dinamika politik saat ini," ulasnya.