Wamenkum: KUHP Baru Melarang Menghina Presiden, Bukan Mengkritik

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas (kanan) bersama Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej (tengah) dan Sekretaris Jenderal Kemenkum Nico Afinta, dalam konpers di Gedungn Kemenkum, Senin 5 Januari 2026. (ANTARA/Rio Feisal)

INDOZONE.ID - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru mengatur penghinaan pada presiden dan/atau wakil presiden (wapres), bukan kritik.

Wakil Menteri Hukum (Wamenkum), Edward Omar Sharif Hiariej, menjelaskan maksud dari Pasal 128 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP adalah mengatur pidana untuk penghinaan presiden dan/atau wapres.

Ia menegaskan, bahwa pasal ini tidak bermaksud mengekang kebebasan berdemokrasi dan berekspresi, apalagi melarang penyampaian kritik.

Baca juga: Mulai Berlaku! Mabes Polri Pastikan Pedomani KUHP dan KUHAP yang Baru

“Tolong membaca Pasal 218 (KUHP) ini sekaligus dengan penjelasannya. Penjelasan itu utuh dikatakan bahwa pasal ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengekang kebebasan berdemokrasi, kebebasan berekspresi, termasuk di dalamnya tidak melarang kritik,” ujar pria yang akrab disapa Eddy, dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Hukum, Jakarta, dikutip dari ANTARA, Selasa (6/1/2026).

Eddy bahkan memberi contoh penghinaan atau penistaan terhadap presiden dan/atau wapres, yakni seperti menggunakan kata-kata identik dengan kebun binatang. Selain itu, ia menyebut memfitnah pun merupakan tindak pidana.

Ia menyatakan, salah satu bentuk kritik dijamin tidak akan dipidana, yaitu berunjuk rasa, dalam Penjelasan Pasal 128 KUHP.

“Jadi, Pasal 218 beserta penjelasannya itu kalau dibaca utuh, maka terlihat jelas antara bagaimana itu menghina dalam konteks menista atau fitnah, dan yang berikut adalah soal kritik,” ujar Eddy.

Alasan di balik hadirnya pasal khusus penghinaan presiden dan/atau wapres, turut dijelaskan oleh Eddy.

“Kalau dikatakan tidak perlu ada pasal penyerangan harkat dan martabat Presiden karena itu bisa masuk dalam pasal penghinaan biasa, maka saya katakan pasal makar yang pembunuhan terhadap Presiden dan Wakil Presiden itu dihapus saja. Toh ada pasal pembunuhan biasa? Mengapa tidak menggunakan pasal pembunuhan biasa, tetapi harus ada tentang makar terhadap nyawa Presiden dan Wakil Presiden?” ungkap Eddy.

“Artinya apa saudara-saudara? Penyerangan harkat dan martabat Presiden ini sama sekali bukan bentuk diskriminasi, tetapi ini adalah primus inter pares. Apa artinya primus inter pares? Presiden dan Wakil Presiden itu adalah yang utama di antara yang sederajat,” sambungnya.

Baca juga: Kejaksaan Agung Siap Laksanakan KUHP dan KUHAP Baru

Selain itu, ia juga menjelaskan, bahwa hanya presiden dan/atau wapres, serta pimpinan dari lima lembaga negara yang bisa melaporkan dugaan penghinaan tersebut.

“Jadi, penghinaan terhadap lembaga negara itu hanya dibatasi satu, Presiden dan Wakil Presiden; dua, MPR; tiga, DPD; empat, DPR; lima, Mahkamah Agung; dan enam, Mahkamah Konstitusi,” jelas Eddy.