Jabar, Jatim, dan Jakarta Catat Kekerasan pada Perempuan Tertinggi Sepanjang 2024

Ilustrasi Kekerasan Pada Perempuan (Freepik )

INDOZONE.ID - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengungkapkan bahwa Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Daerah Khusus Jakarta menjadi tiga daerah dengan jumlah laporan kekerasan terhadap perempuan tertinggi sepanjang tahun 2024.

"Ini bisa mencerminkan akses pelaporan yang lebih baik, namun sekaligus menegaskan kerentanan perempuan di wilayah urban dan padat penduduk," ujar Ketua Komnas Perempuan, Maria Ulfah Ansor, dalam acara Diseminasi Laporan Sinergi Data Kekerasan terhadap Perempuan di Jakarta, dikutip Rabu (20/8/2025).

Data tersebut merupakan hasil sinergi antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Komnas Perempuan, serta Forum Pengada Layanan (FPL) untuk periode 2024.

Baca juga: KPAI Dorong Pemerintah Blokir Roblox, Bikin Anak Tiru Konten Kekerasan

Berbeda dengan wilayah perkotaan, Maria menjelaskan bahwa daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) menghadapi hambatan besar dalam pelaporan kasus. 

"Keterbatasan infrastruktur, jauhnya jarak layanan, serta minimnya pendampingan membuat banyak kasus tidak terlaporkan dan perempuan korban berada dalam kondisi yang sangat rentan," ungkapnya.

Dalam laporan ini, tercatat lebih dari 7.500 pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta lebih dari 12.000 pelaku kekerasan seksual.

Maria menegaskan akar masalah masih berkaitan dengan relasi kuasa yang timpang, ketergantungan ekonomi, dan normalisasi kekerasan di masyarakat.

Baca juga: Polisi Temukan Tanda Kekerasan pada Jasad Perempuan dalam Drum di Cisadane

"Perlu sinergi kuat untuk memastikan implementasi UU Penghapusan Kekerasan Seksual secara komprehensif dan berpihak pada korban," ujarnya.

Selain itu, laporan juga mencatat kasus kekerasan yang menimpa kelompok perempuan dengan kerentanan berlapis, termasuk penyintas disabilitas, perempuan dengan HIV-AIDS, pekerja seks, pekerja migran, pengguna narkoba, hingga korban dengan keragaman identitas gender dan seksual.

"Jumlah yang tercatat mungkin belum mencerminkan kondisi sesungguhnya, karena banyak yang masih memilih diam. Tetapi kehadiran mereka dalam data ini adalah pengingat bahwa perlindungan tidak boleh diskriminatif," tambah Maria.