INDOZONE.ID - Di Provinsi Ayutthaya, Thailand Tengah, Thanadet Traiyot mengantre berjam-jam di stasiun pengisian bahan bakar dengan membawa jeriken kosong. Ia berharap bisa mendapatkan solar untuk mengairi sawahnya.
Namun saat gilirannya tiba, stasiun itu kehabisan stok. Itu terjadi lima hari lalu.
Hingga kini, ia belum bisa mengisi kembali persediaan solar ke tingkat normal.
Baca juga: Yaman Khawatir Terseret Konflik AS-Iran, Beban Ekonomi Bisa Jadi Krisis Kemanusiaan
Petani Terjepit Harga dan Kelangkaan
Kembali ke sawahnya, Thanadet berjalan di antara padi yang mulai tinggi.
Ia harus mematikan beberapa pompa air karena solar tak cukup untuk mengoperasikan semuanya.
"Ini sangat mempengaruhi kami sebagai petani. Kami bergantung pada bahan bakar untuk operasional. Kami butuh bahan bakar untuk merawat tanaman dan memompa air," kata Thanadet.
Masalahnya bukan hanya kelangkaan, tapi juga harga. Harga solar di Thailand naik menjadi 38,94 baht per liter pada Kamis (26/3/2026) setelah subsidi pemerintah berakhir. Sebelum perang Iran meletus, harga berada di kisaran 29,94 baht per liter.
Baca juga: Filipina Dilanda Krisis BBM, Wacana Penundaan KTT ASEAN Menguat
Dampak Perang Iran Mulai Terasa
Thailand dan negara-negara tetangganya yang bergantung pada energi impor dari Timur Tengah kini merasakan langsung dampak krisis energi akibat perang AS-Israel dengan Iran.
Pemerintah Thailand mengaku memiliki cadangan energi untuk 100 hari. Namun di banyak wilayah, antrean panjang dan papan "habis" sudah terlihat di stasiun pengisian.
Krisis ini telah berdampak pada kehidupan ekonomi sehari-hari penduduk. Taksi di Bandara Bangkok mengurangi layanan.
Kapal wisata berhenti beroperasi. Beberapa kuil bahkan sampai menghentikan layanan kremasi.
Baca juga: Kapal Malaysia Dapat Izin Lewati Selat Hormuz, Anwar Ibrahim Ucapkan Terima Kasih ke Iran
Nelayan dan Petani Terdampak Paling Parah
Thailand adalah salah satu pengekspor hasil bumi terbesar dunia, termasuk beras, gula, dan ikan kaleng. Namun krisis ini mengancam sektor tersebut.
Petani kesulitan mendapatkan solar untuk mengoperasikan mesin, termasuk untuk panen.
Kelompok nelayan memperingatkan industri bernilai miliar dolar ini bisa berhenti total dalam hitungan hari jika pemerintah tak kunjung memberikan bantuan biaya bahan bakar.
Pairote Rodpai, petani di Ayutthaya, mengkhawatirkan masa depan. "Lihat ke depan, sebulan lagi akan naik seberapa tinggi? Dalam beberapa bulan ke depan saat kami perlu panen, panen akan menggunakan lebih banyak bahan bakar daripada pompa air," ujarnya.
Pamannya, Theerasin Thanachawaroj, mengatakan keluarga mereka telah bertani di lahan yang sama selama tiga generasi, tapi belum pernah mengalami gangguan seperti ini.
Baca juga: Panic Buying Melanda Australia, PM Albanese Pastikan Pasokan BBM Aman
Ancaman Lebih Besar: Pupuk dan Ketahanan Pangan
Pramote Charoensilp, Presiden Asosiasi Petani Thailand, khawatir keadaan akan memburuk jika perang berkepanjangan.
Dalam sebulan, petani Thailand akan mulai membeli pupuk untuk persiapan panen berikutnya. Pupuk juga merupakan komoditas impor dari Timur Tengah.
"Pada Mei, jika perang masih berlangsung, masalah harga akan lebih parah—lebih sulit dan lebih berat," kata Pramote.
Teluk Persia adalah pusat produksi dan ekspor pupuk global. Bahkan negara yang memiliki pabrik pupuk sendiri sering bergantung pada impor gas dari kawasan itu untuk menjalankan operasinya.
Pabrik-pabrik di India, Bangladesh, dan Malaysia sudah mulai melambat atau tutup akibat kelangkaan pasokan.
Baca juga: Australia Larang Warga Iran Berkunjung, Ini Alasannya
Peringatan PBB
Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) memperingatkan perang ini akan menjadi "guncangan besar" bagi sistem pangan global.
Berbeda dengan minyak, sektor pupuk tidak memiliki cadangan strategis terkoordinasi internasional, membuat gangguan rantai pasok lebih sulit dikelola.
Program Pangan Dunia (WFP) memperingatkan jika konflik berlanjut, jumlah orang yang menghadapi kelaparan akut di dunia bisa mencapai rekor tertinggi pada 2026, dengan total 363 juta orang menghadapi kerawanan pangan.
Di Myanmar, yang sudah dilanda konflik dan kekacauan ekonomi sejak kudeta militer 2021, biaya produksi pangan bisa dua kali lipat dibanding panen tahun lalu, kata WFP. Seperempat penduduk Myanmar saat ini sudah menghadapi kelaparan akut.
Baca juga: Trump Jadwalkan Kunjungan ke China pada Mei, Bertemu Xi Jinping Usai Penundaan akibat Perang Iran
Langkah-langkah Penghematan di Asia
Pemerintah di kawasan berupaya mencari cara menghemat bahan bakar. Filipina, misalnya, menerapkan empat hari kerja bagi sebagian pegawai negeri
Sementara itu, Laos mendorong siswa bersepeda atau naik angkutan umum ke sekolah. Adapun Thailand berencana membeli beras di atas harga pasar dan mensubsidi biaya pupuk.
Nasib Petani di Tengah Ketidakpastian
Keluarga Pairote mengaku masih memiliki cukup cadangan untuk bertahan saat ini.
Namun mereka khawatir dengan petani lain yang tak punya tabungan atau bergantung pada membeli makanan untuk bertahan hidup.
"Jika terus seperti ini, dengan harga naik seperti ini, beberapa petani mungkin harus menghentikan tanam tahun ini," kata Pairote. Beberapa mungkin hanya akan bertani untuk konsumsi sendiri.
Baca juga: Thailand Siap Pangkas Pajak Minyak di Tengah Lonjakan Harga Energi
Bagi petani yang akan memanen padi di luar musim, mereka tak punya pilihan selain menelan biaya yang membengkak.
"Kami tidak bisa membiarkan tanaman membusuk dan mati di ladang," kata Thanadet, yang kini mengelola solar dengan sangat hati-hati.
Setiap kali meninggalkan rumah, ia membawa jeriken kosong, kalau-kalau menemukan stasiun pengisian yang masih punya stok. Ia dan banyak petani lain hanya berharap perang segera berakhir.
"Bagi rakyat, tak ada yang diuntungkan dari perang," katanya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: The Guardian