Pemilu Myanmar Diwarnai Kekhawatiran Soal Pengawasan Massal, PBB Angkat Suara

Prajurit militer junta Myanmar berparade dalam upacara peringatan Hari Angkatan Bersenjata negara itu di Naypyidaw pada 27 Maret 2025. (New York Post)

INDOZONE.ID - Menjelang pemilu Myanmar yang dijadwalkan pada 28 Desember mendatang, muncul kekhawatiran besar dari komunitas internasional. 

PBB khawatir soal pengawasan massal Pemilu Myanmar yang dinilai berpotensi mengancam privasi dan keamanan warga sipil. 

Di tengah konflik berkepanjangan dan kendali penuh militer, proses demokrasi ini disebut tidak akan bisa berjalan bebas maupun adil.

Baca juga: Militer Myanmar Gerebek Markas Penipuan Online, Lebih dari 300 Orang Ditangkap

Juru bicara Kantor HAM PBB, Jeremy Laurence, menegaskan bahwa pemilu tersebut digelar dalam situasi rawan kekerasan dan intimidasi. 

Ia menyebut nyawa warga sipil berisiko hanya karena ikut memilih baik karena keinginan sendiri atau karena dipaksa.

“Pemilu yang dikendalikan militer ini terjadi di tengah ancaman dan kekerasan yang meluas, sehingga membahayakan keselamatan masyarakat,” ujarnya dalam konferensi pers di Jenewa.

Baca juga: Dijanjikan Kerja, Ditipu Lalu Kabur! Kisah WNI yang Selamat dari Neraka KK Park, Pabrik Scam Online di Myanmar

Selain wilayah konflik yang tidak bisa berpartisipasi, banyak pihak menilai pemilu ini hanyalah jalan pintas militer untuk mempertahankan kekuasaan, bukan untuk rekonsiliasi seperti yang diklaim pemerintah junta.

PBB juga menyoroti bagaimana tokoh demokrasi Aung San Suu Kyi tetap dipenjara dan partainya NLD dibubarkan. 

Bahkan, kelompok minoritas seperti Rohingya, Tamil, Gurkha, dan warga keturunan Tionghoa turut dikeluarkan dari proses politik. Situasi ini mempertegas bahwa partisipasi rakyat justru dibatasi, bukan diperluas.

Kekhawatiran terbesar PBB adalah terkait pengawasan massal Pemilu Myanmar yang semakin jelas dilakukan oleh junta militer.  Teknologi AI dengan sistem biometrik disebut diterapkan menyeluruh di TPS untuk memantau perilaku pemilih.

James Rodehaver, Kepala Tim Myanmar di Kantor HAM PBB, mengungkapkan bahwa pemungutan suara akan dilakukan sepenuhnya secara elektronik. Hal ini semakin mengganggu keamanan siber dan privasi Pemilu Myanmar.

“Ada kekhawatiran nyata bahwa teknologi tersebut digunakan untuk memantau pilihan politik rakyat,” ujarnya dari Bangkok.

PBB menilai pelacakan tersebut dapat berujung pada persekusi dan ancaman, baik dari militer maupun kelompok oposisi bersenjata.

Di beberapa wilayah yang masih berkonflik, warga bahkan dipaksa mengikuti pelatihan penggunaan mesin e-voting oleh militer. 

Namun setelah itu, kelompok bersenjata lain mengancam mereka untuk tidak ikut mencoblos. Kondisi ini menjadikan rakyat Myanmar sebagai pihak yang paling menderita, yakni terjebak di antara dua kekuatan yang sama-sama berbahaya.

Dengan kuatnya kendali militer, minimnya keamanan, dan ancaman pengawasan massal Pemilu Myanmar, PBB menegaskan bahwa pemilu ini tidak bisa dianggap sebagai proses demokrasi yang sah.

Selama hak dasar rakyat masih dibatasi, dan kebebasan memilih tidak dijamin, sulit untuk menyebut pemilu Myanmar sebagai jalan menuju kedamaian dan justru berpotensi memperpanjang ketakutan dan ketidakpastian bagi warganya.